Pemerataan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi Propinsi Papua

RUMBINO, Yustinus Marthen, Prof.dr. Hari Kusnanto J., DrPH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar belakan. Desentralisasi kesehatan secara prinsip menyerahkan urusan kesehatan ke pemerintah daerah. Dengan demikian dinas di pemerintah daerah menjadi lembaga tertinggi yang mengurusi suatu sektor yang diserahkan ke daerah. Dinas kesehatan Kabupaten Sarmi merupakan suatu institusi yang akan menampung dan memberdayagunakan tenaga kesehatan secara moral ikut bertanggung jawab terhadap jasa pelayanan kesehatan yang dihasilkan. Oleh karenanya, sejak awal instansi kesehatan terlibat secara langsung dalam proses perencanaan ketersediaan tenaga kesehatan. Para perencana dapat menjamin bahwa rencana kebutuhan tenaga kesehatan dapat dikerjakan dengan mudah jika mendapat dukungan yang luas. Namun pada kenyataannya, peraturan perundangundangan banyak dilanggar dalam penyusunan rencana ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sarmi. Tujuan Penelitian. Untuk menemukan pemecahan terhadap akses pegawai kesehatan terhadap pemerataan pelyanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ibersifat deskriptif yang mendalam (thick description) yang berupaya melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan kebijakan ketersediaan tenaga kesehatan dengan berbagai permasalahannya. Hasil Penelitian. Insentif non-finansial berupa kebijakan pengembangan karir tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi masih mengalami hambatan berupa pelanggaran undang-undang kepegawaian dan praktek patronase yang cenderung merusak dalam penempatan pejabat struktural. Insentif finansial tenaga kesehatan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup karena belum dibayarnya tunjangan jabatan baik struktural maupun fungsional. Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi belum menjadi perhatian dan prioritas. Kondisi transportasi sebagai sarana mobilisasi petugas kesehatan masih merupakan salah satu faktor penghambat dalam memberikan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah yang terpencil di Kabupaten Sarmi karena minimnya jumlah kendaraan dinas dan sarana transportasi massal dan mahalnya biaya transpotasi. Kesimpulan. Akses tenaga kesehatan terhadap pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarmi masih rendah karena kurangnya pemberian insentif non finansial (pengembangan karir) pejabat struktural maupun fungsional, minimnya insentif finansial yang diperoleh pegawai kesehatan, kurangnya kesempatan belajar (diklat) yang diberikan dan minimnya sarana transportasi dan mahalnya biaya transportasi. Saran-Saran. Dinas Kesehatan hendaknya menentukan standar kualitas calon pejabat struktural berdasarkan undang-undang kepegawaian serta mengimplementasikannya secara obyektif. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi hendaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan untuk mengadakan Diklat Penjenjangan Struktural dan Fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi.

Background: Health care decentralization basically means directing health responsibilites to local goverments. Therefore an office in Local government becomes the highest institutions responsible for a particular sector in local areas. The health office of Sarmi District is an institution recruiting and optimalizing health staff and morally is also responsible for the health service provision. Thus, from the very beginning the health office is directly involved in the process of health staff planning. Planners should be able to ensure that the need for health staff could easily be met if there is good support. However, it tuurns out that certain acts are often infringed in compilation of health staff planning at Sarmi District. Objective: To find out access of health staff to health service distribution at the health office of Sarmi District. Methods: The study was qualitative with thick description which tried to explore and clarify social phenomena or realities by describing policies on health service provision and its problem. Results: Nonfinancial incentives such as policies of health staff career development at the health office of Sarmi Distrct still encountered obstac les such as personnel act infringement and patronage practice which tended to disrupt the determination of structural staff. Financial incentives of health staff had not been able to meet living necessities because they had not been paid for both structural and functional post. Opportunities for education and training for health staff to improve quality human resoures had not become focus of attention and priority. The condition of transportation as an instrument for health staff mobility was one of obstacles of health service provision at remote areas of Sarmi District because of limited availability of official transport, public transport facilities and high cost of transportation. Conclusion: Access of health staff to health service provision at Sarmi District was still realtivity low due to lack of non financial incentives (carrer development) of structural as well as functional staff, limited financial incentives received by health staff, limited opportunities for education and training and limited transport facilities and high cost of transportation. Suggestion: The health office of Sarmi District should determine standard of quality of structural staff candidates based on personnel act and implement it objectively. It should also cooperate with the health office at provincial level and Ministry of Health to conduct education and training of structural and functional echelonization at health office of Sarmi District. Keywords: Career development, financial incentives, health decentralization

Kata Kunci : Dinas Kesehatan,Layanan Kesehatan,Pemerataan