Kemandirian Puskesmas era desentralisasi :: Studi kasus di Kabupaten Jombang

RIJADI, Didik, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar belakang: Puskesmas adalah suatu unit pelayanan kesehatan primer yang berfungsi sebagai model pusat pengembangan kesehatan di tingkat kecamatan; pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga; dan pusat pelayanan kesehatan dasar. Dampak dari otonomi daerah dan perimbangan keuangan memberikan dana pembangunan sektor kesehatan relatif kecil hal ini berdampak pada pembiayaan untuk program-program yang dilaksanakan oleh puskesmas. Di Kabupaten Jombang 3 dari 34 puskesmas yang ada telah diberlakukan sebagai uji coba kemandirian puskesmas dengan tujuan puskesmas dapat memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Tujuan penelitian: Secara umum adalah mengetahui kemandirian puskesmas dalam penggalian sumber dana dan dukungan dari stakeholders serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian puskesmas tersebut. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian rancangan studi kasus dengan metode kualitatif. Unit analisis penelitian adalah Puskesmas Mojoagung Kabupaten Jombang. Cara pengambilan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil Penelitian : (1)Dari aspek otonomi dan keuangan Puskesmas Mojoagung dapat dikatakan mampu mandiri karena puskesmas ini sudah mampu mendapatkan penghasilan fungsionalnya lebih dari 40%. (2) Sumber daya yang dimiliki oleh Puskesmas Mojoagung sangat mendukung untuk dilaksanakan menjadi puskesmas mandiri. (3) Dari dukungan manajemen semua stakeholders mendukung adanya puskesmas mandiri dengan catatan program yang dilaksanakan direncanakan dengan baik dan pengelolaannya secara transparan dan pembiayaannya tidak membebani rakyat serta puskesmas tidak semata-mata memikirkan keuntungan saja tetapi aspek kesehatan masyarakat harus tetap diperhatikan. (4) Dari aspek akses masyarakat terlihat bahwa masyarakat telah memiliki kesiapan dalam menyikapi adanya puskesmas mandiri dengan catatan bahwa kemandirian puskesmas juga berarti adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Kesimpulan : Puskesmas Mojoagung sudah bisa dikatakan mandiri dengan catatan bahwa gaji pegawai dan belanja kesehatan untuk publik serta sebagian obat-obatan masih harus disubsidi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Background: Public Health Center is primary health service unit that function as: health development center model in sub district level; the center of community and family empowerment; and the center of basic health service. The impact of regional autonomy and financial balancing provides development fund in health sector at relatively small. It brings about impact on financing to programs that are done by Public Health Center. In Jombang Regency, 3 out of 34 Public Health Centers have been established as trial of autonomous Public Health Center with the objective to maximize their resources that, in turn, are able to provide good service to public. Objectives: Generally, this reseach is intended to know the autonomy of Public Health Center in exploring fund resources, support from stakeholders, and related factors to the autonomy establishmen. Methods: The research applied case study design with qualitative method. The research analysis unit was Mojoagung Public Health Center, Jombang. Data collecting technique was done by in depth interview and observation. Results: (1) From autonomy and financial aspects, Mojoagung Public Health Center can be categorized as an autonomous because it is able to obtain its functional revenue more than 40%.(2) The resources possessed by Mojoagung Public Health Center support the implementation of Public Health Center autonomy very much. (3)From management support, all stakeholders was support the existence of Public Health Center under some circumstances, namely: all programs are well planned, managemen is transparent, charge fee does not burden the public, and the purpose does not only concern for profit oriented but also public health aspect. (4) From public acces aspect, it seems that public have put temselves ready to welcome Public Health Center autonomy under one condition; the autonomy of Public Health Center also means the increasing quality of the offered service. Conclusion : Mojoagung Public Health Center could be told have independent with note that health worker salary and health expenditure for the public and part of medicine must still be subsidized by the government, both central government and regional government.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Puskesmas,Desentralisasi, The autonomy of Public Health Center, Management support, regional rule