Proses formulasi kebijakan privatisasi pembangunan listrik Indonesia pada tahun 1980-an :: Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton I

UTORO, Suryo, Promotor Prof.Dr. Ichlasul Amal, MA

2006 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Negara

Proses kebijakan publik di Indonesia era Orde Baru menyisakan beberapa pertanyaan, terutama terkait dengan kebijakan yang membawa implikasi serius pada pasca Orde Baru yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, pelaku bisnis domestik dan pebisnis global. Yang perlu dikaji adalah bagaimana proses formulasi kebijakannya, prakondisi apa yang memungkinkan dan mendorong terjadinya proses tersebut, dan apa implikasinya terhadap kepentingan para pihak yang terkait. Disertasi ini mengambil kasus kebijakan privatisasi listrik di Indonesia pada tahun 1980-an, dengan kasus pembangunan listrik swasta PLTU Paiton I. Kasus ini sangat penting dan menarik untuk dikaji karena melibatkan stakeholders yang luas, baik internal negara, penguasa, pebisnis domestik, pebisnis asing dan pemerintahnya, serta publik. Kasus ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang tarik -menarik gagasan antara dominasi negara dan swasta dalam perekonomian dan pelayanan publik dalam kebijakan privatisasi. Upaya pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan paradigma pro-pasar telah menggejala di tahun 1980an. Tradisi dominasi pemerintah dalam perlistrikan mulai bergeser ke arah perluasan ranah pasar, namun dalam setting sistem politik yang otoriter. Dalam pembangunan PLTU Paiton I, corporate power dari pebisnis lokal memainkan peran signifikan dalam menjembatani ambisi ekspansi pelaku ekonomi asing dengan ambisi kekuasaan dari penguasa dalam sistem politik yang otoriter. Keberhasilan untuk secara simultan memobilisasi dukungan politik dan ekonomi dari pelaku asing di negara adidaya, dengan membina akses ke pusat kekuasaan domestik di Indonesia adalah kunci keberhasilan. Proses yang tertutup, kronisme, tekanan politik dan transaksi bawah tangan mendominasi proses perumusan kebijakan ini. Pelibatan kroni penguasa dalam aktivitas bisnis ini menjadi kunci bagi keberha silan untuk memperoleh dukungan politik. Walaupun terdapat blue-print rencana privatisasi ini akan dilaksanakan secara gradual dan terencana, namun pelaksanaannya sangat tergantung dari kemauan penguasa yang memegang kekuasaan politik. Dalam setting sistem politik yang otoriter dan mendekati personal-rule, proses politik perumusan kebijakan sangat diwarnai dengan kontestasi untuk mendapatkan akses yang kuat kepada pimpinan nasional. Formulasi kebijakan keputusan privatisasi listrik di PLTU Paiton I dilaksanakan di dalam setting politik yang tidak demokratis dan otoriter, dengan implikasi ada pihak yang menang dan ada pihak yang terpinggirkan. Proses tersebut melibatkan berbagai kelompok kepentingan sebagai stakeholders PLTU Paiton I yang masing- masing dituntun oleh hasrat memenangkan kepentingannya, yang keberhasilannya akan tercermin pada kebijakan publik yang diputuskan. Di dalam setting negara yang otoriter maka implikasi kemenangan sudah dapat dipastikan didapatkan oleh kepentingan penguasa dengan meminggirkan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan listrik, dan yang diikuti kemenangan kepentingan lain dari para pebisnis yang dalam prosesnya. mendapatkan dukungan akses yang kuat dari pusat kekuasaan. Implikasi secara teoritik di dalam kasus ini adalah kebenaran dari pandangan para ilmuwan yang menyatakan bahwa privatisasi tanpa ketentuan perundangan, bentuk kebijakan dan sumberdaya manusia yang committed ancaman kegagalan adalah harganya. Evolusi negara dalam peranan pembangunan langsung akan membuat negara lebih efisien.

The public policy processes during the era of New Order in Indonesia had left several questions, especially related with the policies which brought serious implications of post New Order regime who are in the interests of the society at large, the domestic businessmen, international businessmen, the public and the government itself. Several important issues which are needed to be analyzed is how was the process of the policy formulations, what was the pre-conditions that has enabled the process occured, and what was the implication of the policy to the interests of the related concerns. This Dissertation has selected the case of the implimentation of privatization policy of Indonesia ’s electricity in the year of 1980s with the particular case of the development of private electricity PLTU Paiton I. The case is important and interested to be analyzed because it has involved very wide range of stakeholders. Those are related to the internal states, the power holder, the domestic businessmen, the foreign businessmen and its government, and not to foget the public. The case is also provides deep understanding about the struggling of preferences of ideas between the state domination and the private within the economic development and the public serviceses of the privatization policies. The government of Indonesia’s efforts to conform with the pro-market paradigm has became trends in the year of 1980s. The government domination tradition in the electric industry has shifted to the direction of market expansion, but it occured in the setting of authoritarian political system. Within the development of PLTU Paiton I, a corporate power from a local businessman has played a significant role and bridging the expantion ambition of foreign businessmen with the ambition of power holder from the ruller in the authoritarian political system. The successes of a simultaneously mobilizing the economic and political support from the foreign businessmen in the powerful state with the strong access to the central of the domestic power in Indonesia is the key of the successes. The processes of the policy are executed in the closed manner, cronyism, political pressure with undertable transaction are dominating the process of formulation of this policy. The involvement of the power holder’s crony within this business activity is becoming the key of the success for collecting the political support. Eventhough the blueprint of the electricity privatization plan has been provided and the implemention will be executed in gradually and in accordance with the plan, but the actual implementation is very much depend on the willingness of the political power holder. In the setting of an authoritarian political system and close to the personal-rule, the political process of policy formulation is very much depend on the strong access to the national ruller. The formulation of the decision policy for the electricity privatization in PLTU Paiton I was done in the non-democratic and authoritarian setting, but this public policy is still considered as a political process with the implication there will be a winner and there will be a loser. The process has involved interest groups as the stakeholders of PLTGU.Paiton I which every one of them is committed to win the competition, and the interest of the winner will be reflected in the public policy decided. Within the setting of the authoritarian government, the implication of winning is assured that it will be in the side of the interest of the ruler by putting aside the promotion of the people welfare through electricity development.and it will be followed by the winning of the businessmen with strong access to the central of power. The theoritical implication is that the case proofs that without the provision of regulation and the policy and committed personal in the privatization, the policy is a failure. The state evolution in the direct role of the development will result an efficient state.

Kata Kunci : Privatisasi Pembangunan Listrik Swasta,Kebijakan Privatisasi Listrik,PLTU Paiton I