Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul

PURJIYANTA, Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah bagian dari Birokrat atau Aparatur Pemerintah yang merupakan sub domain sektor publik dalam konsep Good Governance, mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi baik dan buruknya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsul pelaksana, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kemampuannya dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Penelitian ini bersifat Diskriptif Analisis, dengan Metode penelitian secara Empiris dan Normatif yang dianalisis secara Kualitatif dan Kuantitatif. Penegakan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang meliputi: 1) Penegakan Disiplin dalam mentaati Jam Kerja 2) Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kampanye Pemilu 3) Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam Kampanye Kepala Daerah 4) Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri yang melakukan KKN. Penegakan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagai Implementasi bagi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 yang dilaksanakan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dilihat melalui Indikator Makro, Mikro dan Sektoral, ternyata telah dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai, kuantitas dan kualitas pelayanan serta mnegurangi tindakan Pegawai untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku Pegawai Negeri Sipil Daerah yang minta dilayani dan mengakibatkan terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme dapat diatasi, sehingga Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bantul akan menjadi Pegawai Negeri yang profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab, yang sangat berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

The local official are part of bureaucracy or government apparatus denoting a sub-dominan public sector in the good governance concept,tye play an important role in performing the administration and development of performer will highly influnce on achivement of development and govermental performance. The purpose of this research for to know of implementation to councelling for local officials and ability in to created goog governance. The research is a descriptive analysis, with empiris research and normative research methode,that be analised by qualitative and quantitative. The local official counseling in district of Bantul have implemanted of based the act Bantul have implemanted of based the act No. 43 / 1999 inclueded of:Carier improving officer that base of copentency with generic copetency standart and to make carier officer pattern,2) Training and education with the tash of study,promise study and course,3)Giving reward and service with the best officer,4) Giving punishment with suspension from officials corps,5)Mutation of officer The local officials councelling is part of implementation from local autonomy policy base of the Act No. 32 / 2004, be implemented in contex of Republic Indonesian Nation. The succes of councelling for local officials is looked through indicator macro,micro and sectoral, have be came could in creasing officilas disipline,quality and quantity service and descreasing officer attitude for coruption,colution and nepotism.altough in the implementation still have same trouble to implementation to the local officials councelling. This research can make to conclusion that canging local officials attitude to accept be served corups,colution is very important in realizing the clean and strong government.The condition of clean and strong government to created good governance.

Kata Kunci : PNS,Penegakan Disiplin,Good Governance, Officials Councelling Good Governance