Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah sebagai upaya mewujudkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

SUSILO, Tri, Prof. H. Soehino, SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya, kendala dalam pengawasan, serta upaya yang ditempuh Panwas untuk mengatasi kendala tersebut.. Dalam pelaksanaan Pengawasan ini masih banyak menemui kendala, baik kendala yuridis maupun kendala teknis dalam lapangan. Guna mengkaji permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada norma – norma yang terwujud dalam peraturan perundang – undangan, dengan uraian deskriftif, dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dalam proses pemilihan kepala daerah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada KPUD, sedangkan kewenangan pengawasan dilasanakan oleh Panwas (Panitia Pengawas). Pelaksanaan pengawasan di kabupaten OKU Timur sudah dilaksanakan sebagai mana diamanatkan oleh undang – undang. Namun dalam pengawasan masih mengalami kendala, ini disebabkan oleh tidak adanya fasilitas dan disebabkan kurangnya personil anggota Panwas. Diharapkan dalam pemilihan Kepala Daerah mendatang, Panwas memiliki fasilitas yang memada untuk melaksanakan tugasnya. Serta setruktur pembentukan panwas diharapkan sampai ketingkat desa..

This study was aimed to study whether the implementation of monitoring of local chief has been carried out as it is or not, to study the constraints in the monitoring, and to study the effort carried out by Panwas to manage those constraints. In the implementation of this monitoring, it was met so many constraints, either jurdical or technical constraints in the field. To study those problems, it was used normative law research, based orang norms manifested in regulations, with descriptive explaiantion, using primary and secondary data. The data was then analyzed qualitatively. In the process of local chief election, regulation number 32 year 2004 gives authority to hold Local Chief Election to KPUD, while the monitoring authority was given to Panwas (Panitia Pengawas) (Monitoring Committee). The implementation of monitoring in East OKU had been carried out as amanded by the regulations. But, in its monitoring, it still had constraints. This was caused by the absent of facilities and the lack of personell as the member of Panwas. It is expected that in the election of local chief in the future, Panwas has adequate facilities to implement its tasks. The structure of Panwas is expected to reach village level.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi, Monitoring, Local Chief Election, Democracy