Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah Langsung Kota Magelang tahun 2005

SAEFUDIN, Muhammad, Prof. H. Soehino, SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung, hambatan serta konsekuensi yuridis dari pertanggungjawaban KPUD tersebut. Walaupun demokrasi berasas kedaulatan dan merupakan tujuan politik otonomi sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Guna mengkaji permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada norma – norma yang terwujud dalam peraturan perundang – undangan, dengan uraian deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dalam proses pemilihan kepala daerah Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 memberi kewenangan yang besar kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai representasi pelaksanaan demokrasi di daerah, namun kenyataannya kewenangan tersebut masih saja dipangkas oleh Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak sama dengan Pemilihan Umum sehingga pertanggungjawabannya pun berbeda, KPU Kota Magelang dalam melaksanakan Pilkada langsung bertanggungjawab kepada publik, dan sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai arti publik tersebut. Sebagai solusi perlu perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung sehingga akan jelas kepada siapa KPUD dalam pelaksanaan Pilkada memberikan pertanggungjawaban sehingga mempunyai aspek yuridis yang jelas.

This research had a purpose to study how the implementation of responsibility of the Commission of the regional General Election in the Implementation of the District Head's Direct Election, the obstacle as well as the juridical consequences of this KPUD responsibility. Although democracy was based on the sovereignty and was the aim of autonomy politics as being entrusted the act number 32 in 2004 about the Government of the Area, but in his implementation still many hindrances. In order to studies this problem, was utilised by the normative method of the legal research that based in the standard – the realised standard in the regulation the invitation, with the descriptive analysis of the analysis, by making use of the primary and secondary data, afterwards the data was analysed qualitatively. In the process of the district head's election the act number 32 in 2004 gave the big authority to the Commission of the regional General Election as the representation of the implementation of democracy in the area, but the fact is this authority still was cut by the act number 32 in 2004 that in the implementation of the District Head's Election was not the same as the General Election so as his responsibility then was different, KPU the Magelang City in carrying out Pilkada immediately was responsible to the public, and until this did not yet have the clarity concerning the meaning of this public. As the necessary solution to the change against the act number 32 in 2004 especially about the District Head's Direct Election so as would clear to who of KPUD in the Pilkada implementation gave responsibility so as to have the clear juridical aspect.

Kata Kunci : Hukum tata Negara,KPUD,Pilkada,Responsibility of the Commission of the regional General Election, Autonomy of the Area, the District Head's Election