Fungsi pemerintah daerah dalam penertiban penambangan emas di daerah aliran sungai Kapuas dan sungai Melawai terhadap pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sintang

WASIS, Heronimus Tabrani, Prof.Dr. Muchsan, SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tesis ini meneliti tentang fungsi Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas di daerah aliran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi Kabupaten Sintang. Adapun fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas, faktorfaktor yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang, dan upaya hukum yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Dari penelitian ini dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara das sollen dengan das sein. Dari penelitian yang dilakukan diketahui fungsi pemerintah dalam penertiban penambangan emas liar adalah a) Melakukan pelarangan terhadap kegiatan penambangan emas liar yang dilakukan di kawasan Daerah Aliran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. b) Melakukan AMDAL sebelum memberikan ijin penambangan emas liar. c) Melakukan razia kepada para penambang yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan meminta bantuan aparat keamanan dan kepolisian setempat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang antara lain: a) Tidak ada dasar hukum berupa atribusi dan delegasi wewenang dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dalam masalah pengelolaan dan pengawasan penambangan emas liar di Kabupaten Sintang, b) Petugas keamanan dan polisi yang diminta bantuan untuk melaksanakan penertiban masih dapat disuap oleh pengusaha penambangan sehingga kegiatan penertiban menjadi tidak efektif, c) Adanya penolakan dari para buruh penambang untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Adapun upaya hukum yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: a) Menggunakan landasan asas Freies Ermessen sebagai dasar hukum penertiban yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang, b) Menindak tegas petugas keamanan dan polisi yang menerima suap serta pihak penambang yang memberi suap dengan menerapkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, c) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait, untuk memberikan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan mengenai cara penambangan yang ramah lingkungan.

The theme of this thesis is The Function of Regency Government to Control Gold Mining in Kapuas and Melawi Watershed to Implement Environmentally Sound of Development in Sintang Regency. The focus of research is Sintang Regency Government function in control gold mining at River Kapuas and Melawi, barrier factors of gold mining controlling at River Kapuas and Melawi, and also law enforcement to settle the barriers. This research represent the juridical normative research, that is research adverbially the provisions in law and regulation, attributed to the fact in field, then analysed by comparing between existing ideal values demand in law and regulation with the fact in the field. For that research conducted by using bibliography research provided with the field research. From this research is knowable the difference that happened between das sollen and das sein. The research found the function of Sintang Regency Government in control gold mining are: a) Forbid the gold mining at River Kapuas and Melawi, b) Do AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Environment Impact Analysis), c) Raid the gold mining use police helping. But the function have barriers, such as: a) There is no law foundation in control gold mining at River Kapuas and Melawi, b) There is bribe from the miner to the police, c) There is rejection from the miner. To overcome the barriers there are many ways: a) Use Freies Ermessen as law foundation in control gold mining at River Kapuas and Melawi, b) Punish the police and the miner who involve in bribing use Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, c) Do the cooperation between interconnection elements to give the knowledge about the save way to do gold mining which have no danger impact to environment.

Kata Kunci : Fungsi pemerintah, penertiban, penambangan emas, daerah aliran sungai, Government function, control, gold mining, watershed