Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perwujudan perlindungan hukum terhadap masyarakat

MADALINA, M, Prof.Dr. Muchsan, SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Pasa! 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pengadilan membantu menean keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sasaran utaina tesis ini adalah mampukah penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan Perlindungan hukum terhadap masyarakat. Tujuan penelitian adalah menggambarkan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi masyarakat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Hasil Penelitian Penerapan Asas Peradilan yang sederhana, Cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara :Penerapan asas Peradilan yang sederhana, Cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan Perlindungan hukum path masyarakat pada saat ini belum bisa dilaksanakan, Proses berjalannya admimstrasi peradilan dalam PTUN sering. tidak berjalan. SDM yang tidak berkualitas, terjadinya KKN di lembaga Peradilan, Mekanisme pengawasan, baik secara internal vertikal maupun internal horizontal. tidak efektif dan tidak berjalan optimal, Upaya-upaya yang di!akukan antara lain : Peningkatan Sumberdaya Manusia maupun perangkat balk da!am bentuk sarana maupun prasarana dapat menunjang kegiatan proses percepatan di Mahkamah Agung. dan peradilan yang berada dibawahnya harus sudah siap menerapkan dan melaksanakan komputerisasi putusan minimal dengan system LAN (LocaL A rea Network) . , Peningkatan kual itas dan kesadaran serta tanggung jawab dalam menciptakan kemandirian lembaga maupun profesionalismedan Meningkatkan kualitas serta kemampuan professional dan mentalitas moral para hakim

The amandement of the I 945 constitution had brought an important change for the judicial power implementation, so the act number 4 of 1 970 being amended by the law number 4 of 2004. Such law are being core and general scheme that put priciples, basics, and guidance for the trial surrounding. State Admnistrative Court is one of the actor of the judial power for the people who look for justice concering administrative dispute. Article 5 paragraph (2) law number 4 of 2004 state court help in finding justice and try to overcome any hindrance in achieving simple, quick and cheap trial. The main target of the thesis is do the application of the siirpie, quick and cheap trial principles in State Administrative Court processes to realize clean and prestigious government.The aim of the study is to reveal the application of the simple, quick and cheap trial principles to realize a protect of people. The research method used is doctrinal resetrinal research. The research result can be concluded: I . The application of the simple, quick and cheap trial principles in State Administrarive Court processes to realize clean and prestigious government for the recent day can not be realize yet. 2. The court administration processes within State Administrative Court often can not be performed weel caused by : the law overlap, act interpretation differencies, unqualified human resources, corruption, collusion, and nepotism occurring at the court agencies. 3. The control mechanism a well as vertical internal or horizontal internal ¡s ineffective and less optimal p’rformed. The effort carried out by State Administrative Court in applying simple, quick and cheap trial in realizing clean and prestigious government are: 1 . improving human resources and means as well as facilities to support an acceleration processes at the Supreme Court. The subordinary court should be ready to aplly and overdo computerized verdict minilmally LAN (Local Area Network )application, especially for courts thst completed by computer facilities. 2. Increasing of the quality and awareness as well as responsibility in creating selfbodies or professionalism. 3. increasing judges quality, professional competency and morality integrity by justicial technical training and increasing control to the implementation ofjustice power a well as the behavior ofjudges, court clerk, executorial apparatus or all the apparatus related.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Peradilan,Perlindungan Hukum,The application of simple , quick and cheap principles, State Administrative Court, a protect of people