Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Timor TengahUtara

FANU, Alexander, Prof.Dr. Muchsan, SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Fokus utama penelitian ini berkaitan dengan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten TTU. Dengan pengawasan DPRD terhadap anggaran diharapkan pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertangung jawab berdasarkan prinsipprinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normaif adalah penelitian terhadap bahan pustaka sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan wawancara terhadap nara sumber yang mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD seperti Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. Sedangkan variabel data meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dan variabel terikat adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten TTU belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh tidak jelasnya mekanisme pengawasan DPRD yang diatur di dalam Undangundang. juga adanya konflik intern DPRD dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pada hal DPRD memiliki beberapa hak seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan untuk fungsi kontrol terhadap anggaran. Hak-hak dewan tersebut diimplementasikan dalam setiap siklus sidang anggaran yang tahapannya adalah penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan, perhitungan dan pertanggung jawaban APBD. Sedangkan mekanisme pengawasan dilakukan melalui, rapat DPRD, pemandangan umum Fraksi-fraksi, tugas komisi-komisi serta kunjungan kerja ke desa-desa atau kelurahan dalam rangka penilaian terhadap sasaran program kerja pemerintah daerah.

The prominent foccus of this research related to Dewan Perwakilan Rakyat Daerah control over the Regional Budget Implementation for achieving clean and respectable governance in Timor Tengah Utara Regency. By the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah control to the budget hoping the government regency can improve the work to accomplish the large distric authority and responssible based on transparancy and accountability principles. The research applies juridical normative and empirical methods. A juridical normative research conducts study on library resuorces while an empirical one conducts. Inteview with resources persons who have knowledge on the matters pertaining to Dewan Perwakilan Rakyat Daerah monitoring over the Regional Budget Implementation, for instance the chairman, vice chairman, and members of DPRD. Data variables include both dependent and independent variables. The latter is Dewan Perwakilan Rakyat Daerah monitoring over the Regional Budget While the former is good and respect governance. The result of this research has shown that the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah control to budget program in Timor Tengah Utara regency not optimum yet. This problem is mechanism control by Dewan Perwakilan Rakyat Daerah not clear, because it not arrange in the law. And also tnternal conflict DPRD in every decision wich connected to the capability of the district government. In fact Dewan Perwakilan Rakyat Daerah in has several competency like : rights for interrogation, rights for investigation and rights for expression to their idea for the control purpossed at the budget. The rights of Dewan Perwakilan Rakyat Daerah can be implicated in every budgeting meeting with the rank like these organization and determination APBD, accomplishment, accounting and to reconsting budget and and the mechanism control can be done througt: parliament meeting, general debate fractions, commision assignment and work visitation in the villages in case of evaluation to value of the distric government programme.

Kata Kunci : Pengawasan DPRD - Anggaran Daerah – Pemerintahan yang bersih dan berwibawa