Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dalam perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

PASARIBU, Preddy, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen merupakan penelitiaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan sesuai dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi pelanggaran Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Penelitian dilakukan diwilayah Kota samarinda dengan nara sumber PT. PLN (pesero) cabang samarinda, YLKI kal-Tim, dan mereka yang memasang aliran listrik. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian jual beli antara konsumen dan PT. PLN (Persero) berdasarkan perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Pesero) dan jika terjadi Permasalahan dengan pihak konsumen selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada tarap tataran implimentasi Perjanjian Jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan pihak Konsumen terdapat pelanggaran dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999. khususnya Pasal 4 tentang hak-hak konsumen.

The research on electricity sale-purchase agreement between PT.PLN (Persero) and Consumer in the perspective of the Act No. 8/1999 on Consumer Protection belongs to a juridical normative research. It aims to investigate whether the electricity sale and purchase agreement between PT.PLN (Persero) and Consumer is appropriate and legal measures consumer can take when one of the parties commits violation against the Act no. 8/1999. The research locates in Samarinda City. The resource persons are PT.PLN (Persero) of Samarinda branch, YLKI (Board of Indonesian Consumers Institute) of East Kalimantan, and consumers using electricity. The research results reveal that the electricity sale and purchase agreement between PT.LN (Persero) and Consumer is based on a standard agreement designed by PT. PLN (Persero). When there is a dispute, negotiation is the first priority in its settlement. The research concludes that in the implementation level of the electricity sale and purchase agreement between PT.PLN (Persero) and Consumer there is violation against the Act No. 8/1999, particularly against article 4 on consumer’s rights.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Perlindungan Konsumen,UU No8 Tahun 1999, Sale and purchase agreement, PT.PLN (Persero), Act no. 8/1999