Perlindungan hukum pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di dalam praktek
INDRIYASTUTI, Enny, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi Pihak Ketiga atas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di dalam praktek, dimana hal ini menyangkut peranan Pihak Ketiga sebagai faktor penting pada pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitian kepustakaan. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan wawancara. Perlawanan Pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus diajukan sebelum dijalankan, sebab apabila eksekusi sudah terlanjur dilakukan maka perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Perlindungan Hukum terhadap pihak ketiga dilakukan dengan mengajukan gugatan baru dengan membuktikan dalil kepemilikan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut adalah karena Pihak Ketiga terlambat mengajukan gugatan sehingga pada saat proses persidangan berlangsung telah dilaksanakan proses eksekusinya sehingga oleh Pengadilan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melihat hubungan hukum yang terjadi yaitu melihat posisi Pihak Ketiga sebagai pihak yang memiliki obyek yang disengketakan atau tidak atau hanya sebagai Pihak yang baru masuk dan terlibat pada saat eksekusi ataupun penjualan lelang dilakukan.
The research aims to study legal protection for a third party in the implementation of mortgage execution in practice, which relates to his/her role as an important factor in the implementation of mortgage execution. The research applies juridical normative approach to study legal issues through library research by examining library materials, which serve as secondary data. It also conducts field research to obtain primary data for support by means of interviews. A third party’ objection against mortgage execution must be raised before the execution since any objection after execution is regarded unacceptable. Legal protection for a third party is given by filing a new lawsuit by presenting evidences of ownership. The implementation of legal protection for a third party faces obstacles that come from the third party’s late lawsuit, so when it is processed in the court, the execution process has been carried out. Consequently, the Court will reject the lawsuit. An effort to overcome the obstacles is to see the legal relation, i.e., to see the position of a third party whether he is the owner of object in dispute, or whether he is a party who has just entered and got involved when the execution or auction is underway.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksekusi Hak Tanggungan, legal protection, mortgage execution