Penjaminan kredit macet usaha kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit

HARTONO, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tesis ini meneliti tentang pelaksanaan penjaminan kredit oleh pemerintah Kota Surabaya. Ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban penjamin kredit dalam hal terjadi kredit macet oleh UKM dan kendala yang dihadapi lembaga penjamin kredit UKM dalam menyelesaikan kredit macet oleh UKM dan cara mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam mengumpulkan data digunakan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Wawancara yang dilakukan ada dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya. Wawancara berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang diajukan berasal dari pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara dilakukan. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan penjaminan kredit oleh Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan cara menanggung semua tanggung jawab pembayaran hutang pengusaha kecil yang mengambil kredit manakala pengusaha kecil itu tidak membayar hutangnya kepada pihak bank. Kendala yang dihadapi lembaga penjamin kredit UKM dalam menyelesaikan kredit macet oleh UKM adalah tidak adanya itikad baik pengusaha kecil untuk mengembalikan kembali hutang yang telah dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk mengatasi kendala tersebut secara preventif pihak Pemerintah Kota Surabaya berusaha mengantisipasinya dengan memeriksa dengan seksama calon pengusaha kecil yang akan diberi bantuan, sesuai dengan prinsip 4C. Selain itu secara represif yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah mengadakan upaya paksa dengan menggunakan bantuan badan peradilan yaitu dengan cara meminta penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

The thesis researched about the implementation of credit guarantee of Surabaya City Government. There are two problems here, first, the implementation of credit responsibility by the guarantor and the barriers also the solving problem of the barriers. The researches were judicial normative research and empirical research. The judicial normative research was the research that explained the rules in existing law, related with the fact in field, then analized by comparing between ideal values in law regulation and the fact in the field. The method of collecting data was through interview. Interview was a direct questions and answers with the respondents. There were two kinds of interview, structurally interviewed and unstructurally interviewed, or the combination of the two. Structurally interviewed was the interview based on prepared questions beforehand. While the unstructurally interviewed was the spontaneous questions at the time of interview conducted. Based on the data analysis can be concluded that the credit guarantee by the Surabaya City Government is done by using take all the responsible for the payment. The barrier faced in the implementation of credit guarantee is there bad will from the client to avoid the loan payment. To solve the problem Surabaya City Government try to implemented 4C principles. Besides, the Government can use trial to force the client pay the loan.

Kata Kunci : Penjaminan Kredit, Usaha Kecil dan Menengah, Penjamin Kredit