Analisis keputusan DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya bagi pengembangan produk Al-Qad Al-Hasan (Soft Loan) pada perbankan Syariah

ANDRIYADI, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Keputusan DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/ IX/ 2000 di Indonesia bermula pada permintaaan dari pihak Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai sanksi atau tindakan apakah yang dapat dilakukan pihak LKS terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya menurut Syari’ah Islam. Dalam hal ini timbul pula pro-kontra terhadap keputusan tersebut yang dianggap masih bersifat global dan menimbulkan multiinterpretasi dalam praktek perbankan Syari’ah. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Keputusan DSN MUI No.17/DSNMUI/ IX/2000, kedudukan hukum Keputusan DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap perbankan syari’ah, serta implikasi yang ditimbulkan dari Keputusan DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap pengembangan produk al-Qard al-Hasan (soft loan) pada perbankan syari’ah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berarti lebih banyak melakukan pengkajian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari isi keputusannya tersebut, DSN MUI mengambil jalan tengah (the middle way) untuk tetap memberikan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, namun denda materiil tersebut digunakan untuk kepentingan sosial bukan sebagai keuntungan pihak bank (kreditur), dengan maksud menghindari aktivitas ribawiyah. Kedudukan keputusan DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 adalah wajib dilaksanakan oleh perbankan syari’ah di Indonesia, namun untuk pembiayaan tertentu, al-Qard al-Hasan misalnya, keputusan tersebut juga bersifat kondisional sesuai dengan kebijakan perbankan syari’ah yang bersangkutan terhadap pertimbangan kondisi nasabahnya. Implikasi keputusan DSN MUI No.17/DSNMUI/ IX/2000 bagi produk al-Qard al-Hasan pada perbankan syari’ah adalah produk tersebut menjadi terhambat pengembangannya, namun pihak bank sendiri tidak begitu mempersoalkannya, dengan alasan bahwa al-Qard al-Hasan merupakan murni produk pembiayaan sosial bagi masyarakat, terutama yang berkenaan dengan dana zakat yang telah terikat dengan penerimanya. Namun dari sisi profesionalitas, kinerja perbankan sebagai lembaga pemberdayaan dana zakat, infak dan sedekah masih dipertanyakan, karena dana zakat, infak dan sedekah yang seharusnya tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif belaka, tetapi juga untuk kebutuhan produktif dan dana tersebut seharusnya berputar sebagai modal usaha, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 in Indonesia begin to ask from Syari’ah Financial Institution party to DSN MUI for judge the fatwa about punishment or what performance can be done by Syari’ah Financial Institution party to wealthy debtor which delay on debt payment according Syari’ah Islam. In this case, it makes pro’s and con’s to decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 which has global characteristic and make many interpretation in syari’ah banking application. The aims of this research are explain background decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, law position decision of DSN MUI No.17/DSNMUI/ IX/2000 to syari’ah banking, and implication from decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 to developing of al-Qard al-Hasan (soft loan) product in syari’ah banking. The research is juridical and normative, for it is a scientific activity based on a certain method, systematic and rationale that aims to study one or several legal phenomena by means of an analysis. It conducted library research and field research, which means doing more study on primary and secondary data obtained from the research. The conclusion of this research is from the intent of decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, DSN MUI take the middle way to give punishment to wealthy debtor which delay on debt payment, but that material fine is used to social needs not as a profit to bank party (creditor). It means prevent ribawiyah activity. The position of decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 is a duty activated by syari’ah banking in Indonesia, but especially financial, like al-Qard al-Hasan, decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 had conditional characteristic according with syari’ah banking policy which relate to debtor condition. Implication of decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 to al-Qard al-Hasan product in syari’ah banking can make this product to be hampered its development, but bank party not to be a problem because al-Qard al-Hasan as a pure social financial product to our society, especially relate on zakat fund which bound with its receiver (mustahik) In professionalism perspective, syariah banking performance as a institution in using efficiently zakat fund, infaq and sadaqoh still into questions because zakat fund, infaq and sadaqoh which should not only to be used to consumption, but also to productive activity and this fund should be a rounded as a working capital, not working in the same manner as it..

Kata Kunci : Bank Syariah,Produk Al Qad Al Hasan,Sanksi Nasabah,syari’ah banking, decision of DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, al-Qard al-Hasan