Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah laut Indonesia dalam ketiadaan satu komando

PUSPITASARI, Farida, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LL.M

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Wilayah laut Indonesia sangat luas dan di dalamnya terkandung potensi sumberdaya yang melimpah. Salah satunya adalah potensi perikanan yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional bahkan kemudian memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana perikanan yang merugikan negara trilyunan rupiah setiap tahunnya. Selain kerugian ekonomis, yang menjadi permasalahan mendasar adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak perikanan tersebut. Penegakan hukum tindak pidana perikanan bersifat sektoral sehingga tidak ada kesatuan komando karena tidak hanya ditangani oleh satu instansi saja. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah pengaruh ketiadaan satu komando dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah laut Indonesia? Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini, menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dicari berupa norma hukum (das sollen) dan fakta yang berkaitan dengan norma hukum (das sein) dengan menitikberatkan sumber data sekunder. Bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengaruh ketiadaan satu komando dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia membawa akibat tidak efektifnya proses penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum akan berjalan efektif jika ada keserasian antara 4 (empat) faktor yang mencakup faktor hukumnya, aparat penegak hukum, fasilitas atau sarana pendukung, dan masyarakat yang diatur. Ketiadaan satu komando menyebabkan peraturan perundang-undangan yang ada menjadi tumpang tindih sehingga menghasilkan ketidakpastian, baik pada aparat penegak hukum yang melaksanakannya maupun pada sanksi terhadap masyarakat (manusia) yang khususnya menjadi subyek huk um tindak pidana perikanan tersebut.

Indonesia has a vast sea territory and it contains abundant resource potentials. One of the potentials is fishery, which contributes a strategic value to the national development, but also stimulates certain parties to commit criminal conduct of fishery activity causing losses of trillions of rupiah to the country. Apart from the economic loss, Indonesia has a basic problem in law enforcement against criminal conducts of fishery activity. Law enforcement has long been partial as many institutions handle it without holding a unity of command. Based on these backgrounds, the research addresses the issue of what becomes the effect of the absence of one command in law enforcement against criminal conduct of fishery activity in Indonesia sea territory. It applies normative and descriptive method in order to solve the problem. It obtains data of legal norms (das sollen) and facts related to the legal norms (das sein) by focusing on secondary data sources. The research objects are primary, secondary, and tertiary legal materials. The research concludes that the absence of one command in law enforcement against criminal conduct of fishery activity in Indonesia sea territory brings negative effect on the effectiveness of law enforcement process. Law enforcement will do effectively if there is a harmony among the 4 (four) factors, which are le gal factor, law enforcement apparatus, supporting facilities and infrastructure, and society as subject. The absence of one command causes an overlap in the existing rules of law. As the result, uncertainty arises for both the law enforcement apparatus and the sanction for the society as the subject of law of criminal conduct in fishery.

Kata Kunci : Penegakan Hukum,Tindak Pidana Perikanan,Komando,Law Enforcement, Criminal Conduct, Fishery, Command