Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh wanita :: Analisis yuridis terhadap pekerja/buruh wanita pemetik teh pada PT. Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo

MUCHSIN, Achmad, Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bertolak dari kedua pasal tersebut diatas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dibidang perlindungan hukum khususnya hukum ketenagakerjaan. Adapun fokus pembahasannya adalah untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap pekerja/buruh wanita, yaitu bagaimana hubungan kerja antara pekerja/buruh wanita pemetik teh dengan perusahaan; bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh wanita pemetik teh; dan bagaimana hubungan kerja dan sistem pengupahan yang dapat memerikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh wanita pemetik teh. Penelitian yang dilakukan di PT. Perkebunan Tambi ini menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta yang benarbenar terjadi dilapangan, kemudian dibandingkan dengan data sekundernya. Setelah melakukan pemilihan dan edit data, data-data yang terkumpul (baik data primer maupun data sekunder) kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat faktual sederhana yang maknanya dapat dimengerti dan berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Setelah itu data diidentifikasikan ke dalam kalimat tertentu. Analisa data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verivikasi. Model analisis ini termasuk didalamnya adalah penggunaan metode interpretasi sebagai konsekuensi dari analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh wanita pemetik teh dengan pengusaha diatur dalam perjanjian kerja yang dibuat secara lisan. Sistem pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh wanita pemetik teh adalah sistem borong, yaitu suatu sistem dimana upah diperhitungkan berdasarkan harga borong dari tiap jenis pekerjaan dengan cara mengalibrasikan tiap jenis pekerjaan yang diborongkan. Hubungan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dengan syarat bahwa hubungan kerja tersebut dilakukan atas dasar perjanjian kerja yang sah (pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003). Sistem pengupahan dapat memberikan perlindungan hukum pada dasarnya sangat bergantung pada bagaimana suatu hubungan kerja diatur dan terjalin antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Oleh karena kedudukan dan fungsi upah sangat strategis dalam suatu perjanjian kerja, maka seyogyanya kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (pasal 88 ayat (2 &3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003) diterapkan secara menyeluruh terhadap pekerja/buruh.

Article 27, item (2) of the 1945 Constitution states that “every citizen is entitled the rights to have a job and livelihood that meet a proper living standard”. In addition, Article 88, item (1) of the Act No. 13/2003 states that “every worker/labour has the rights to earn income that meets a proper living standard”. Based on the above stimulations, the researcher decided to conduct a research in the field of legal protection, especially the law of employment. It focuses on addressing the issues related to the aspects of protection for female employees/labours working as tea leaves-pickers, i.e., the relation between these workers and their company; the remuneration system by the company for the employees; and the kind of working relation and remuneration system that guarantees legal protection for female labours working as tea leaves-pickers. The research locates in PT. Perkebunan Tambi and applies qualitative data analysis method, which means focusing on the facts that really happen in the field in comparison with secondary data. After sorting and editing data, the research translates the data into simple, factual sentences to make the meaning understood and independent from each other part. The subsequent step is to classify the sentences. The qualitative data analysis consists of three steps, which are data reduction, data presentation, and conclusion and verification making. This analysis model also includes the application of interpretation method as the consequence of qualitative data analysis method. The research results show that the working relation between female labours and the company is implied in the Mutual Agreement of Tea Company and Tambi Labour Union, which is not in a written form. The remuneration is based on a work-volume system, in which the wage is calculated based on the fee for each work-volume to be calibrated with the number of work given. Working relation is one of the forms of legal protection under a condition that it is based on a legitimate contract (article 50 of the Act No. 13/2003). How a certain remuneration system can give legal protection is basically dependent on how a working relation is regulated and maintained by both employees and employer. A working relation results from a contract between employees and employer, which contains work, wage, and instruction components. Therefore, the wage has a very strategic position and function in a work-contract, even it can be claimed that the main goal of a worker to work for a certain company is to earn a wage. The research recommends in order that a remuneration system can guarantee legal protection, the company should implement the remuneration policy decided by the government (article 88, items (2&3) of the Act No. 13/ 2003) thoroughly for the sake of workers.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Buruh Wanita,Perkebunan Teh,legal protection, types of legal protection, female workers/labours