Studi aspek hukum kehutanan dalam kaitannya dengan upaya pengendalian banjir di Kabupaten Blitar

MARZUKI, Agus, Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Bencana banjir yang disebabkan karena adanya perusakan hutan dalam beberapa tahun terakhir semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Blitar. Bertolak dari persoalan tersebut, tesis ini ditulis untuk mengetahui pelaksanaan hukum kehutanan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar di bidang kehutanan dalam kaitannnya dengan upaya pengendalian banjir. Hal ini dimungkinkannya untuk dilakukan penyempurnaan terhadap aturan hukum dan kebijakan tersebut dalam menghadapi permasalahan banjir yang diakibatkan dari adanya perusakan hutan. Dalam penulisan tesis ini digunakan penelitian yang berbentuk preskriptifevaluatif. Data dalam penelitian ini terutama diperoleh dari penelitian kepustakaan khususnya terhadap bahan hukum primer di bidang kehutanan. Di samping itu, dalam penelitian ini juga banyak disokong data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dan penga matan terhadap pihak-pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga setiap persoalan yang dikemukakan dapat dijelaskan dengan gamblang. Adapun analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitis kualitatif. Hal ini erat kaitannya dengan penelitian ini yang dapat dikategorikan dengan penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoretis. Hasil studi menunjukkan penyebab banjir di Kabupaten Blitar karena adanya kerusakan hutan, akibat dari banyaknya praktek penjarahan hutan; pelaksanaan hukum kehutanan yang belum sesuai dengan hakikatnya, hal ini tercermin dari penegakan hukum kehutanan yang tidak tegas dan pemberian ijin yang tidak sesuai dengan ketentua n hukum kehutanan yang berlaku; kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diwujudkan di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah dan kebijakan melalui instansi pelaksana yang terkait juga belum optimal, karena adanya berbagai kendala seperti rendahnya etos kerja, keterbatasan anggaran operasional serta sarana-prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sumber daya manusia dalam kaitannya pengelolaan hutan, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang kurang memadai dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Akhirnya, hasil penelitian dapat mengemukakan saran yang berkaitan untuk penyempurnaan aturan hukum kehutanan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam kaitannya dengan upaya pengendalian banjir adalah, perlunya menyempurnakan aturan/ketentuan hukum kehutanan yang bermasalah, mengoptimalkan penegakan hukum kehutanan, mengoptimalkan peran Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dibutuhkannya tindakan tegas terhadap aparatur yang telah memberi berbagai ijin yang menyimpang dari ketentuan hukum kehutanan yang berlaku, perlunya dilakukan sosialisasi aturan hukum kehutanan di wilayah kerja KPH Blitar, perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dan pelibatannya dalam rangka melakukan pengelolaan hutan.

Flood disasters caused by forest damaging activities are increasing during the last several years in some areas in Indonesia. One of the areas is Blitar. Based on this case, this thesis is intended to investigate the implementation of forestry law and the government policy in Blitar regency in restraining floods. The findings will contribute to improving the rules of law and the policy concerned in facing flood problem resulting from forest damaging activities. The research applies prescriptive-evaluative method. Data of the research are obtained particularly from the library research focusing on the primary, secondary, and tertiary legal materials in the field of forestry. Besides, it also conducts field research to obtain primary data for support, by observing and interviewing relevant parties in order to describe the problems in detail. It uses descriptive qualitative approach in the data analysis. As it falls into juridical normative research the abstract theoretical approach is the most appropriate. The results of study show that flood in Blitar regency is caused by forest destruction such as plundering. In addition, the implementation of forestry law is still minimum. It is evident from lenient enforcement of the law and improper giving of license. The policy of Blitar regental government as manifested in its Spatial Plan and other policies executed by related parties are also not optimum owing to some obstacles such as minimum work ethic, lack of operational budget and facilities and infrastructure, limited human resources in forest management, inadequate institution in bio environment management, and poor coordination among institutions. Based on the findings this research proposes the following recommendations, in relation with the improveme nt of forest law and government policy concerning flood prevention and control in Blitar. There should be improvement for the regulations/rules of forestry law, which are potential to raise problems; optimization of the forestry law enforcement, optimization of the participation of the forest management Unit (KPH) of Blitar regency, empowerment of the societies around the forest, strict sanctions for the apparatus who do not abide by the forest law in giving licenses, socialization of the rules of forestry law to the society in KPH (area of forest management), and improvement of the society participation in forest management.

Kata Kunci : Hukum Kehutanan,Pengendalian Banjir,Peran Masyarakat,forestry law, policy, flood prevention