Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan

ASRAM, Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini tentang pelaksanaan “perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilainilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Dari lapangan ini dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara das sollen dengan das sein. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi dokumentasi dan penelitian lapangan. Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian langsung ke lapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang relevan dengan obyek penelitian dengan cara wawancara secara langsung dengan menggunakan metode purposive sampling. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan di RSI Faisal Ujung Pandang masih sangat lemah. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang membawa risiko pada kesehatan pasien, bahkan sampai menghilangkan nyawa pasien, hukum seringkali tidak mampu menjangkau perbuatan tersebut. Kelemahan perlindungan hukum terhadap pasien juga terlihat dari sulitnya pasien/keluarganya meminta pertanggungjawaban hukum pihak Rumah Sakit/dokter/tenaga kesehatan terhadap memburuknya kondisi kesehatan/meninggalnya pasien karena kesalahan/kelalaian dokter. Lemahnya perlindungan hukum terhadap pasien disebabkan karena belum ada kesetaraan kedudukan antara pihak pasien selaku pengguna jasa pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit/dokter/tenaga kesehatan selaku penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, walaupun secara teoritis seharusnya berlaku prinsip kesetaraan antara kedua belah pihak tersebut di depan hukum (equality before the law). Lemahnya perlindungan hukum terhadap pasien juga disebabkan karena masih belum adanya Undang-undang Malpraktek yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus malpraktek yang dilakukan dokter/tenaga kesehatan.

This research is about “legal protection for patient as health service consumer”. It belongs to the juridical normative research, describing the provisions in law and regulation, in relation to the fact in the field, then conducting analysis by comparing the existing ideal values in law and regulation with the fact in the field. Therefore, it conducted library research supported with field research. This research provides knowledge on the difference between as sollen and das sein. The research conducts document study and field research. Document study is data collecting from bibliography such as law and regulation, book, magazine, document, and also articles relevant with this research topic. Field research collects data by direct observation in the field to look for the relevant information through direct using interview guideline and questionnaire. Respondents are selected using purposive sampling method. Generally, legal protection for medical patient in Faisal Islamic Medical Centre (RSI Faisal) Ujung Pandang is still low. It can be shown from the fact that medical action which may cause patient’s health hazard or death are still untouched by law. Poor protection can also be seen from the difficulty to ask hospital/doctor/medical personnel to be responsible for patient health condition hazard or death because of doctor/medical personnel malpractice. Poor protection to the patient is caused by there is no equality before the law between doctor/medical personnel and patient. Poor protection to the patient also caused by the absence of malpractice act which is supposed to be the base for settling malpractice committed doctor/medical personnel.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pasien,Jasa Layanan Kesehatan,Legal protection, patient, health