Perlindungan hukum terhadap pembeli warga negara asing atas jual beli tanah di Kabupaten Badung Propinsi Bali
RETNOSARI, Emilia Enggraeni Primadewi, Dr. Sudjito, SH.,M.Si
2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)Penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli Warga Negara Asing atas jual beli tanah di Kabupaten Badung Propinsi Bali, yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan batasan-batasan serta perlindungan hukum terhadap pembeli Warga Negara Asing. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, di mana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan na rasumber dan responden, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literaturliteratur, dokumen-dokumen dan akta-akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan yang diberikan kepada Warga Negara Asing sebagai pembeli hak atas tanah mengacu pada: ketentuan Pasal 42 UUPA, ketentuan Pasal 39 PP No.40 Tahun 1996, ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 PP No.41 Tahun 1996, sedangkan batasan yang dapat diberikan kepada Warga Negara Asing untuk membeli tanah, terbatas pada tanah dengan status Hak Pakai. Praktek di lapangan, ternyata kebanyakan Warga Negara Asing lebih memilih membeli tanah Hak Milik dengan menggunakan nama Warga Negara Indonesia atau menggunakan nama istri/suaminya yang berkewarganegaraan Indonesia. 2. Perlindungan hukum terhadap pembeli Warga Negara Asing. Ketentuan Pasal 42 UUPA mengatakan yang dapat mempunyai Hak Pakai antara lain adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dengan demikian sebagai pembeli ia akan memperoleh perlindungan hukum, akan tetapi apabila tanah ya ng akan dibeli berstatus Hak Milik, tanah tersebut harus dirubah menjadi Hak Pakai. Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia, Warga Negara Asing yang menguasai tanah Hak Milik baik dengan menggunakan nama seorang Warga Negara Indonesia atau menggunakan nama istri/suaminya, tidak mendapat perlindungan hukum.
This research is concerning the law protection toward expatriate land buyers on the land buying and selling in Badung Regency, Province of Bali, aimed tofind out the regulations and limitations also the law protection toward the expatriate buyers. It is an empirical juridical research where is the data being collected in this research was including the primary and secondary data obtained of field and literature research. The primary data obtained by interviews with some guest speakers and respondents, whle the secondary data was law and regulation, literatures, documents and certificates. The research had shown that: 1. The regulation objected to the expatriates as right buyer of land was referred to: the Provision of Clause 42 UUPA, Provision of Clause 39 No.40, 1996, Provision of Clause 1 and Clause 2 PP No.41, 1996; while the limitations were given to the expatriates for buying a land was limited on the land with Right Of Property. The practice in the field was that the most of the expatriates prefer to buy the land with the right of ownership using the Indonesian citizen’s name or using his wife or her husband’s Indonesian citizen name. 2. The law protection on the expatriates land buyers, the Provision of Clause 42 UUPA states that ones who have right to have property right including expatriates resided in Indonesia, thus as the land buyers they have a law protection, but if the land they bought is under the right of ownership, it should be replced by the right of property, if it viewed of the prevailing land provisions in Indonesia, an expatriate has right to master the ownership right, both using Indonesian citizen name using Indonesian citizen’s wife or husband, they can not get a law protection.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Warga Negara Asing,Jual Beli Tanah,law protection, expatriate land buyers, buying and selling, right of land