Pertanggungjawaban notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya

PUSPORINI, Leo, Sularto, SH.,CN.,MH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris terhadap akta-aktanya yang tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiil dan mengetahui konsekuensi dari akta notaris yang tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui studi dokumen yang didukung oleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggungjawab Notaris terhadap akta-aktanya yang tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiil akta, yang kemudian oleh pengadilan dinyatakan batal, batal demi hukum atau derajat kekuatan pembuktian sebagai akta otentik menjadi sama dengan akta di bawah tangan adalah berupa pertanggungjawaban untuk mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang telah dirugikan akibat akta notaris tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUJN. Bahwa suatu akta yang semula akta otentik atau akta notaris, akibat tidak memenuhi syarat formal akta sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, derajat kekuatan pembuktiannya kemudian menjadi akta di bawah tangan, hal ini membawa konsekuensi kandungan kekuatan pembuktiannya baik kekuatan pembuktian lahir, formal maupun materiil termasuk pula daya mengikatnya sama dengan akta di bawah tangan. Sedangkan konsekuensi atau akibat hukum dari akta otentik, khususnya akta notaris yang tidak memenuhi persyaratan materiil, sebagai alat bukti batal demi hukum. Pernyataan kebatalannya di dasarkan pada penilaian atau keputusan hakim, yang biasanya keputusan tersebut jatuh bersamaan dengan putusan suatu perkara, di mana akta notaris yang tidak memenuhi syarat materiil tersebut terkait di dalamnya .

The research aims to study notary’s liability for writing an act that fulfils neither formal nor material requirements, and to syudy the consequences of such an act. The research uses secondary data from library material and primary data from field research. The instrument to obtain data are document study and structured and non-structured interviews. It analyses the data qualitatively and reports the findings descriptively. The research results show that notary’s liability for writing an act that does not fulfil formil and materiil requirements and that the court has decided to be invalid or annulled by the law or to have authenticity reduced into being aqual to an underhanded act is to reimbuerse the cost, or to pay comopensation for damage and interest, to the party suffering any damage from his act. These forms of accountability are compliant with the regulation of article 84 of the UUJN. Because of lacking formal requirements as regulated by the law, an act that is otherwise authentic (a notary act) will have its authenticity reduced into being equal to that of an underhanded act. Consequently, both the formal and the material authenticity as well the binding force it bears will become equal to underhanded act. Meanwhile, the legal cunsequence from an authentic act, especially a notary act that does not fulfil the materiil requirements, is losing its authenticity by the law. The statement of revocation of authenticity is based on the judge’s decision, which is usually made at the same time as the decision for the case connecting with the notary act that does not fulfil the material requirements.

Kata Kunci : Notaris,Tanggungjawab,Akta Notaris, Notary, liability, act