Deposito sebagai jaminan dalam pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar

TRASNO, Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini mengenai “Deposito sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Modala Kerja Pada PT. Bank MUamalat Indonesia Cabang Makassar”. Tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu alasan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar menerima Deposito sebagai jaminan dan Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar jika debitor wanprestasi. Penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan didukung penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dari kepustakaan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alasan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar Menerima deposito sebagai jaminan oleh karena dari aspek ekonomi deposito telah memberikan kepastian atas jumlah nilai nominalnya yang tidak mengalami penurunan, dan dari aspek hukum deposito dolekatkan pada jaminan gadai dimana kedudukan pihak bank selaku penerima gadai sebagai kreditor Preferen (diutamakan dari kreditur lainya) dalam pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya, serta pihak bank mempunyai hak untuk melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) pada objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun di dalam Pasal 1153 dan Pasal 1155 KUHPedata tidak memberikan kepastian tentang cara terjadinya gadai deposito dan untuk melakukan parate eksekusi tidak dapat dilakukan dengan jalan lelang di depan umum, maka pihak bank mensyaratkan kepada nasabah debitur untuk membuat surat kuasa khusus yang isinya menmyerahkan kuasa kepada pihak bank untuk malakukan pemblokiran dan pencairan terhadap objek jaminan gadai deposito. Selanjutnya upaya hukum yang dilakukanpihak bank kepada nasabah wanprestasi ditempuh langkah sebagai berikut : Pertama upaya penyelamatan pembiayaan macet, yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan cara penjadwalan kembali waktu pembayaran didalam perjanjian (reschudeling), memperkecil jumlah keuntungan serta perubahan syarat-syarat jangka waktu pembayaran (reconditioning) dan perubahan seluruh isi perjanjian, ahal ini pihak debitur hanya ddiwajibkan membayar utang pokok saja (Al-Qardul Hasan). Kedua Upaya penyelesaian pembiayaan macet, langkah yang ditempuh oleh pihak bank adalah mengeluarkan surat peringatan (somasi) yang isinya agar debitur segera melunasi utangnya, dan apabila setelah dilayangkan surat peringatan (somasi) yang untuk ketiga kalinya debitur tidak melunasi hutanngnya, maka atas dasar surat kuasa khusus, pihak bank melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) terhadap objek jamuinan gadai deposito dengan cara mencairkan guna melunasi utang debitur.

The research is on “Deposit as Guaranty in Working Capital Financing at PT Bank Muamalat Indonesia Makassar Branch”. It aims to investigate the reasons of the bank to accept deposit as guaranty in working capital financing and the measures by the bank against the debtor when he/she fails to fulfill the obligation. The research is descriptive and analytical in nature and applies a juridical, empirical research. It conducts library research by studying library materials as secondary data and field research to obtain primary data for support. The research results reveal the reasons of the Bank to accept deposit as guaranty in working capital financing. From the economic aspect, deposit offers certainty of its nominal value that will not decrease, while from the legal aspect, deposit is bound with pawn-guaranty in which the bank as the receiving party becomes a Preferent creditor over others in terms of the debt payment by debtors. Another reason is that the Bank has the rights to perform a direct execution to the object of guaranty when the debtor fails to fullfill the obligation. However, articles 1153 and 1155 of the Civil Code do not give certainty on the procedure for pawn-deposit. It is not allowed to perform a direct execution to an object of pawndeposit guaranty by selling (auction) it in public, so the bank requires the debtor to write a warrant explaining a transfer of authority to the bank to freeze and then disburse the deposit. The subsequent measures by the Bank against the debtor-customer who fails to fullfill responsibility are: first, bad debt rescue by rescheduling, reconditioning, and changing the entire content of contract –the debtor pays the principal only (Al-Qardul Hasan); second, bad debt settlement by issuing notices to the debtor to pay off the debt. If the debtor does not pay off the debt after a third notice, the bank using the warrant will perform a direct execution to the object of pawn-deposit guaranty by disbursing it for the debt payment.

Kata Kunci : Hukum Islam,Pembiayaan Modal Kerja,Deposito, working capital financing, pawn-deposit, direct execution