Konsekuensi hukum dari surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dengan konsumen :: Studi kasus di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta Utara

SILVIA, Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian mengenai konsekuensi hukum dari surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dengan konsumen (Studi kasus di PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta Utara) merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen apabila PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. PLN di dalam prakteknya di kota Yogyakarta. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan kuisioner. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data sekunder yang didukung data primer diseleksi, dikelompokan dan dipaparkan dengan tujuan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis terutama berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik selaku konsumen di P.T PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta Utara dalam hal kaitannya dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh pihak PLN yang memuat hak dan kewajiban, belum dapat terlaksana sepenuhnya. Pertama, dengan banyaknya pengaduan-pengaduan dalam kaitannya terhadap pemenuhan kewajibankewajiban yang termuat di dalam SPJBTL, seperti: voltase naik turun, pemadaman listrik yang dilakukan secara tiba-tiba, pelayanan terhadap pengaduan gangguan yang terlalu lama. Kedua, berkaitan dengan kerugian yang diderita konsumen berupa kerusakan barang-barang elektronik akibat pemadaman dan atau naik turunnya tegangan tanpa pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu, yang memungkinkan konsumen untuk menuntut gantirugi berdasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Sehubungan dengan penyelesaian sengketa antara PT.PLN (Persero) cabang Yogyakarta Utara dengan konsumen listrik dimungkinkan bagi konsumen untuk menyelesaikan melalui jalur hukum non litigasi yaitu melalui BPSK kota Yogyakarta, dimana melalui BPSK lebih mudah, murah, cepat dan sederhana, dalam hal ini BPSK berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen listrik.

The research on legal consequences of contract on electricity sale and purchase agreement between consumers and PT. PLN (persero) as public service provider (A Case Study on PT PLN (Persero) of Norther Yogyakarta Network and Service Unit) is a juridical normative research. It aims to investigate legal protection for consumers subscribing electricity when PT. PLN as public service provider does not fulfill the obligation as written on the contract and the settlement for dispute between the two parties in Yogyakarta. The research obtains secondary data from library research and primary data from field research through interview and questionnaire. It adopts qualitative descriptive method to analyse the data following the stages of selection, classification, and description in order to obtain a comprehensive and systematic understanding on the problems being researched. The research results show that legal protection for electricity consumers, in relation to the contract of electricity sale and purchase (SPJBTL) designed by PT. PLN to include the rights and obligations, has not been fully implemented. First, there are still many complaints regarding the fulfillment of the obligations stipulated in the contract, such as unstable voltage, power cut without prior notice, slow response to the complains; Second, in relation with damages on the consumer’s side resulting from power cut or unstable voltage without prior notice, that justify the consumers to ask for compensation based on the Article 1243 of the Civil Code and Act of Consumer Protection. In terms of dispute settlement, the consumers may take non litigation process by bringing the case to the BPSK of Jogyakarta City, which is simpler, cheaper, faster, and easier. The BPSK acts as mediator in the dispute settlement.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli,Tenaga Listrik,Konsekuensi Hukum, Electricity Sale and Purchase Contract