Penentuan pemenang tender melalui "Kebijakan" Panitia Tender dalam perspektif hukum persaingan :: Analisa yuridis putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2003 tentang pengadaan barang dan/atau jasa SIMDUK dan non SIMDUK di Semarang

RACHMAT, Sigit Nur, Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap Putusan KPPU No. 07/KPPUL/ 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Simduk dan Non Simduk Pemda Semarang, penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, disamping itu digunakan data primer, berupa hasil wawancara dengan narasumber. Data-data yang terkumpul ditelaah dengan mekanisme content analysis, dan dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dapat tidaknya penentuan pemenang tender secara sepihak melalui “Putusan Internal” panitia tender pengadaan barang dan jasa Simduk dan Non Simduk di Pemda Semarang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tujuan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan untuk menganalisa kesesuaian interpretasi persekongkolan tender menurut Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender UU No. 5 Tahun 1999 dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan, bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta-fakta mengenai “penyelewengan” yang dilakukan oleh panitia tender, namun tidak dapat diketemukan cukup bukti ada kerjasama atau konspirasi usaha sebagai salah satu unsur “persekongkolan tender” menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, karena hal tersebut terjadi atas inisiatif atau “kebijakan internal” panitia tender sendiri tanpa diawali adanya kerjasama atau konspirasi usaha diantara para Terlapor. Bahwa “penyelewengan” tersebut tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama di antara peserta lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 dan secara secara umum merupakan sebuah pelanggaran terhadap tujuan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Bahwa terdapat kesesuaian Interpretasi Pasal 22 Tentang Persekongkolan Tender UU No. 5 Tahun 1999 dengan Keppres No. 18 Tahun 2000. Kesesuaian dalam memahami makna pelaksanaan tender yang “sehat” dan bukan termasuk dalam persekongkolan tender atau tender yang kolusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

The research is a case study on the KPPU Decision No. 07/KPPU No. 07/KPPU-L2003 on SIMDUK and Non SIMDUK Goods and Service Provision in the Regional Government of Semarang. It belongs to a juridical normative research by focussing on secondary data from the primary, and secondary legal materials as well as primary data from interview with resource persons. It applies content analysis mechanism to study the data and descriptive technique to further analyse them. The research aims to investigate whether the tender winner decision made in a one-sided way through “internal decision” of the tender committee for SIMDUK and non SIMDUK Goods and services provision in the Regional Government of Semarang can be regarded as violation against tender objectives as stipulated in the article 22 of the Act no. 5/1999 and to analyse the coherence of interpretation on tender conspiracy according to Article 22 on tender conspiracy of the Act no. 5/1999 and the Presidential Decree no. 18/2000 on the Guideline for Goods and Services Provision for Government Institutions. Based on its findings the research concludes that the Assembly of Council recognized facts of “misconduct” by the tender committee but there is not enough evidence for attempts of conspiracy as one of the “tender conspiracy” elements according to Article 22 of the Act no. 5/1999, for it occured based on the innitiative or “internal policy” of the tender committee without prior attempts of conspiracy among the litigants. These “misconducts” do not provide equal opportunity for tender participants as regulated in Article 3 of the Act no. 5/1999, and in general is a violation against the tender objective as described in Article 22 of the Act no. 5/1999. There is a coherence of interpretation on Article 22 of the Act no. 5/1999 and the Presidential Decision no. 18/2000, i.e., on comprehending the meaning of tender implementation that is “healthy” and not as a conspiracy or collusion as anticipated in Article 22 of the Act no. 5/1999.

Kata Kunci : Hukum Persaingan,Tender,Persekongkolan, tender, tender conspiracy, and competition law