Hak tanggungan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit rumah sederhana di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta

HARDJITO, Suwelo, Mustafa, SH.,MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Bank BTN Surakarta sebagai bank yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana yang terikat dengan pada pasal 15 ayat 5 UUHT jo PMNA/KBPN no. 4 tahun 1996 sehingga jaminan kreditnya untuk sementara berupa Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan sampai dengan masa kredit, sehingga sangat dilematis dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren apabila menghadapi KPRS-BTN yang wanprestasi atau macet. Dalam hal KPRS-BTN wanprestasi atau macet perlindungan hukum yang mungkin diambil Bank-BTN Surakarta adalah dengan memasang Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan yang dimiliki bank atau menyerahkan KPRS-BTN Surakarta yang macet kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) wilayah Surakarta. Perlindungan hukum melalui Hak Tanggungan untuk KPRS-BTN memang dimungkinkan dengan cara memasang Hak Tanggungan sesuai prosedur yang dipersyaratkan Undang-undang Hak Tanggungan, sehingga dengan demikian Bank BTN Surakarta yang berposisi sebagai kreditur dapat mengamankan KPRS-BTN yang macet dengan fasilitas yang diberikan Hak Tanggungan. Namun demikian tidaklah selalu dengan prosedur Hak Tanggungan saja dalam menyelesaikan KPRSBTN yang macet, Bank BTN Surakarta kadang kala menyerahkan KPRS-BTN yang macet melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Wilayah Surakarta. Dengan penyerahan tersebut KPRS-BTN yang macet menjadi piutang negara yang istimewa sebagaimana hutang pajak.

BTN of Surakarta, as a bank that offers a credit for people to have Ordinary Type House, works under the Article 15, point 5 UUHT jo PMNA/KBPN no. 4, year of 1996. Therfore its temporary credit guarantee is in the form of a power of attorney to provide the right of ownership which is in effect until the credit time comes. This is very problematic as concurrent creditor to face the KPRS-BTN that is stagnated. Referring to the stagnated KPRS-BTN, the law protections that is likely taken by BTN of Surakarta is by providing the of ownership based on the power of attorney owned by bank or by handing over stagnated KPRS-BTN of Surakarta to KP2LN of Surakarta region. Law protections throught the right of ownership for KPRS-BTN is posible done by giving the right of ownership that meets all the prerequisites of the law right of ownerhsip. Therefore, BTN of Surakarta as a creditor might be able to secure the stagnated KPRS-BTN using the facility given throught the right of ownership. However, the right of ownership is not the only solution for the stagnated KPRSBTN. BTN of Surakarta also can hand over the stagnated KPRS-BTN to the state office of lending, borrowing and loaning (KP2LN) of Surakarta region so that stagnated KPRS-BTN become state’s account recievable which is the same as tax debt.

Kata Kunci : Kredit Pemilikan Rumah Sederhana, Hak Tanggungan dan KP2LN, Credit to have Ordinary Type House, Right Ownership, and KP2LN