Perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya

PRAMEISYATI, Fransiska, Djoko Sukisno, SH.,C.N

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatannya tersebut? 2. Bagaimana tolok ukur dan tata cara Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta terhadap pemberian persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi kepada penyidik? Penelitian ini menjadikan bahan kepustakaan sebagai bahan utama dan dilengkapi dengan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian lapangan didapatkan dengan melakukan wawancara dengan para responden dan nara sumber yang mempunyai kapasitas dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan dengan mempelajari baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun berkas-berkas di Majelis Pengawas, Kepolisian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris yang diminta sebagai saksi oleh penyidik, jaksa maupun hakim sebenarnya telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Apabila penyidik ingin mengetahui kepastian keterangan para pihak yang bersengketa dapat diketahui dari salinan akta yang ada, karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata). Peraturan lain yang memberikan perlindungan hukum adalah Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909 KUHPerdata. MPD Kota Yogyakarta sampai saat ini masih mengacu pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Selain peraturan tersebut diatas, telah lahir pula Nota Kesepakatan atau MoU Nomor Polisi: B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006.

The research aims to address these issues: 1. How is the implementation of legal protection to the Notary on implementing his professional secret? 2. What are the standard and procedure for Yogyakarta City Council of Monitoring in giving approval to the investigating officer for summoning Notary as a witness? The research relies on library materials for major support and conducts field research for supplementary support. It obtains primary data through interview with respondents and resource persons who have competence related to the research. It obtains secondary data from the study of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as relevant documents from the Council of Monitoring, the Police Department. The research draws the following conclusions. The legal protection for notary who is summoned as witness by the investigating officer or judge is, in fact, regulated in Article 66 of the Act no. 30/2004 on the Notary Profession. If an investigating officer wants to clarify any information from the parties in dispute, he can use the copy of authentic act, as it has a power of perfect proof (Article 1870 the Code of Civil Law). Another regulatory on legal protection is Article 170 of the Code of Criminal Law and Article 1909 of the Code of Civil Law. Yogyakarta City Council of Monitoring continues using as reference Article 14 items (3) and (4) of the Decree of Minister of Law and Human Rights No. M.02. PR.08.10/2004. Besides that regulation above, it also had been outward the agreement note or MoU with Police No : B/1056/U/2006 and No : 01/MoU/PP-INI/V/2006.

Kata Kunci : Notaris, Rahasia Jabatan, Notary, Professional Secret