Perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pelanggaran Standard Keputusan Bisnis (Business Judgment Rule) yang dilakukan olek direksi perseroan terbatas
PRAYOKO, Yohanes Robert, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)Implementasi dari Hukum Perusahaan di Indonesia yang bersumber kepada sistem hukum Civil Law merupakan salah satu aspek penting dari terciptanya kinerja perusahaan yang sehat. Perkembangan yang semakin pesat dalam dunia bisnis memberikan tekanan kepada hukum perusahaan di seluruh Negara di dunia untuk memberikan perhatian yang besar kepada reformasi sistem hukum perusahaan mereka untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Perlu disadari bahwa teori-teori yang dipakai di Indonesia adalah teori-teori yang terlalu ketinggalan jaman untuk diterapkan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan bisnis. Salah satu kelemahan yang ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 (UUPT) tentang Perseroan Terbatas adalah minimnya standart-standart yang dipakai sebagai dasar bagi Direktur untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Disamping itu UUPT kurang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham untuk melaksanakan hak-haknya melalui sarana-sarana yang tersedia. Tesis ini berusaha mengembangkan suatu pandangan yang lebih up to date untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam teori-teori hukum perusahaan Negara-negara bersistem hukum civil law khususnya tentang Standart-standart yang dipakai sebagai dasar untuk memutuskan suatu kasus hukum berkaitan dengan pelaksanaan Business Judgment Rule. Tesis ini juga berusaha untuk menganalisa mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham melalui sarana-sarana yang tersedia untuk melindungi hak pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas sebagai subyek hukum yang harus dilindungi secara adil. Analisa yang digunakan sebagian bersumber kepada hukum perusahaan yang dipakai dalam sistem hukum perusahaan di Negara-negara Common Law dan penerapannya dari sudut pandang sistem hukum civil law. Akhirnya tesis ini juga melihat mengenai pengaruh doktrin-doktrin common law kepada doktrin-doktrin civil law dalam konteks teori perusahaan. Kedua sistem hukum ini menjadi suatu bagian yang sulit untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi.
The Implementation of Corporate Law in Indonesia which is based on Civil Law is one of the important aspect to create a good performance of corporation. The rapid development in the business world gives a pressure to the corporate law throughout countries in the world to give more attention for law system reformation and their corporation to adopt with the development of time. It is important to note that the theories used in Indonesia are out of date to be applied along with the complexity of a business matter. One of the weaknesses in the Act number 1, 1995 (UUPT) about Perseroan Terbatas is the lack of standardized measures that used as a basic for Director to take a business decision. Furthermore, UUPT is rarely gives protection to the shareholder to do his rights through the available facilities. This thesis tries to develop more up to date view to overcome the weaknesses that occur in the corporate law theories of Civil Law countries especially the standard used to decide a law case related with Business Judgment Rule implementation. This thesis also analyze the implementation of shareholder’s right through the available facilities to maintain the violation both majority shareholder’s right and minority shareholder as a la subject that should be fair protected. The analysis that is used most of all based on the corporate law applied on corporate law system in Common Law countries and it’s implementation from civil law’s view. In Conclusion, this thesis observe the influence of common law doctrines to civil law doctrines in the context of corporate theory. Both these law systems become a part that can not be contradicted, but it is complementary.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pemegang Saham,Keputusan Bisnis, Business Judgment Rule, Protection facility, Shareholder, Business Decision