Kajian terhadap alasan-alasan perceraian dan perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama Mungkid di Kabupaten Magelang

MURTI, Marta Chrisna, Prof.Dr. Abd. Ghofur Anshori, SH.,MH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus/ mengabulkan perkara perceraian serta perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama Mungkid di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari alat studi dokumen berupa bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptis analisis. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan/mengabulkan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Mungkid di Kabupaten Magelang didasarkan pada keyakinan dan pengetahuannya bahwa rumah tangga pasangan suami istri telah mengalami kumulasi dari berbagai permasalahan (alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Mungkid) yang menyebabkan rumah tangganya pecah (syiqaq) dan tidak mungkin lagi diperbaiki, di mana hakim melihat alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 (f) Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pelaksananya dan Pasal 116 (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga menurut keyakinannya perceraian akan lebih baik diputuskan daripada kalau perkawinan tetap dipertahankan. Dengan dasar hukum tersebut Hakim akan memutuskan/mengabulkan perkara perceraian. 2. Perlindungan hukum terhadap para pihak pada perceraian hanya terlihat sebelum putusan cerai atau selama proses perceraiannya itu sendiri. Hal itu dapat terlihat pada saat para pihak mengajukan perkara perceraiannya ke Pengadilan Agama Mungkid tersebut. Sedangkan setelah proses perceraian itu selesai perlindungan hukum tidak ada. Walaupun di Pengadilan Agama tersebut telah membuat trobosan dengan menahan untuk sementara waktu kutipan akta cerai bagi salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya namun itu bukanlah suatu bentuk perlindungan hukum dikarenakan trobosan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat hanya sebatas kebijakan saja.

This research is aimed to know the base of the consideration of the judge in deciding/accepting a divorce case and legal protection for parties according to the Act No. 1 / 1974 at the Mungkid Religion Court Magelang Regency. This research belong to Juridical normative research that is based on library research to obtain secondary data in the field of law, and is supported with field research. It uses two types of data, namely primary data from intervieuw with informants and secondary data from library research.Library research uses document study to collect data of primary, secondary and tertiary law material. These data are analysed by the analysis discription method. Based of this research results are concluded as follows : 1. The based of the consideration of the judge in deciding/accepting a divorce case accordding his be sure and his experience about a household between husband and wife had cumulatif of problems (divorce reasons of the parties in the Mungkid Religion Court) to being break of the household (syiqaq) and impossible to correctly. The Judge looking that divorce in according to Article 39 (2) on the Clarification Marriage Act Juncto Article 19 (f) Implementation of Marriage Act and Article 116 (f), (g) on the Compilation of Islamic Laws in Indonesia. The judge is convinced better deciding than continously of the marriage. Based of the legal foundation the judge will to deciding/accepting a divorce case. 2. The legal protection for parties is seen before the judgement or during the process divorce. This proctection can be visible at the moment of the parties to propose them divorce case on Religion Court. Where as after judgement of the divorce is not have legal protection. Although in the Mungkid Religion Court is had inisiative with temporary hold of the copy of the marrriage certificate until they was complete of the obligation, but this is not legal protection because that initiative is not have strong legal foundation and a capability of Mungkid Religion Court.

Kata Kunci : Undang,undang Perkawinan,Perlindungan Hukum,Perceraian, Divorce reasons, Legal Protection, Marriage Act