Tinjauan hukum tentang Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan dan hubungannya dengan penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) :: Studi kasus pada PT (Persero) Angkasa Pura II

BAIHAKI, Engking, Paripurna P. Sugarda, Drs.,SH.,M.Hum

2005 | Tesis | Magister Manajemen

Akhir-akhir ini telah terjadi kerancuan penafsiran terhadap UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2000 tentang PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, dalam hubungannya dengan pelayanan jasa penerbangan (PJP) yang dilaksanakan oleh badan usaha kebandarudaraan. Bea PJP dipandang sebagai PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara. Penelitian tentang Tinjauan Hukum PJP Yang Dilaksanakan Oleh Badan Hukum Kebandarudaraan Dan Hubungannya Dengan PNBP merupakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian dipilih di PT (Persero) Angkasa Pura II sebagai salah satu badan hukum kebandarudaraan yang memiliki wilayah pengelolaan di Indonesia bagian barat. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah PT AP-II memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelenggarakan PJP, dan apakah bea PJP yang ditariknya merupakan PNBP yang harus disetorkan ke kas Negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT AP-II memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelenggarakan PJP serta memungut bea dari pelayanan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dan analisis juga menunjukkan bahwa bea PJP tersebut tidak termasuk kedalam kategori PNBP yang harus disertor secara langsung ke kas Negara melainkan merupakan pendapatan dari PT AP- II yang akan diperhitungkan dalam laba-rugi sebagai bagian dari hasil- hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pendapat yang mengatakan bahwa bea PJP merupakan PNBP yang harus disetor ke kas Negara bersumber dari penafsiran yang tidak tepat terhadap “penerimaan dari hasil-hasil penerimaan negara yang dipisahkan” (Pasal 1 angka 1 huruf c) dengan “penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah” (huruf d).

We have been noticed, there are some different opinion and perception about Law Number 20 Year 1997 about PNBP and Government Regulation Number 14 Year 2000 about PNBP for Department of Communication, in relation with air navigation services which is run by the airport legal entity. The charge of air navigation facility services consider as PNBP that has to be remitted to exchequer. The research on Legal Perspective on Air Navigation Services Executed By The Airport Legal Entity In Related To The Revenue of PNBP is a normative juridical research. Its aim is to identify does PT (Persero) Angkasa Pura II has the authority to operate the air navigation services, and does the charge of air navigation facility services which is remitted by PT AP-II is considered as PNBP has to be submitted to Kas Negara (government treasury). The research was conducted in PT (Persero) Angkasa Pura II, one of the airport legal entities in Indonesia.(The other airport legal entity is PT Angkasa Pura I). The data used are the primary and secondary data which is obtained from a field research, and the latter is derived from the library research using a documentary study. The research results show that PT AP-II has the authority to operate air navigation services and to collect the charge of air navigation facility services in accordance with the prevailing regulation. The results of the analysis and research also indicate that the PJP charges is not included into PNBP category which has to be remitted directly to Kas Negara (government treasury), but represent earning of PT AP-II to be replaced in balance as part of separated government properties.

Kata Kunci : Keuangan Negara,Aspek Hukum,PNBP,Jasa Penerbangan, legal perspective, air navigation services, PNBP (non-government tax receipt).