Hubungan belanja modal dengan anggaran operasional dan pemeliharaan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

KARO, Syukur Selamat Karo, Prof.Dr. Abdul Halim, MBA

2006 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah terdapat hubungan antara anggaran belanja modal dengan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten dan kota di pulau Jawa. Data yang dianalisis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran belanja modal tidak memiliki hubungan dengan anggaran operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. Temuan ini memberikan arti bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran terhadap belanja modal, tidak diiringi dengan pengalokasian anggaran yang sesuai untuk belanja operasional dan pemeliharaan, hal tersebut sesuai dengan temuan Kamensky (1984) pada survey yang dilakukannya di National League of Cities yang menyatakan bahwa 57 persen kota tidak mempertimbangkan tindakan antisipatif terhadap pemeliharaan dan biaya-biaya perbaikan dari suatu proyek. Selain itu, ditemukan juga bahwa belanja modal dan belanja operasional dan pemeliharaan untuk publik dan aparatur berbeda secara signifikan, dimana belanja pelayanan publik lebih besar daripada belanja aparatur, ini memberikan bukti bahwa aparatur lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan aparatur dalam anggaran daerah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mueller & Pereira (2003) bahwa alokasi anggaran merupakan instrumen demokrasi bagi elected governments untuk membangun suatu hubungan antara preferensi masyarakat dengan sumberdaya publik melalui kebijakan-kebijakan publik. Intinya adalah, orang-orang yang terpilih pada pemerintahan akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya.

The aim of this study is to giving empirical evidence whether any correlation between capital expenditure budget with operational expenditure budget and maintenance in Java’s regency and city government. Data was analyzed from Local Income and Expenditure Budget (APBD). The result showed that capital expenditure budget does not have relation with operational budget and maintenance in Java’s regency and city government. This finding giving indication that when local government make policy to allocated budget to capital expenditure, not following by allocation properly budget for operational and maintenance expenditure, the finding match with Kamensky finding (1984) at the surveys that have been done in National League of Cities that explained 57 percent of city not considering anticipative moving to maintenance and fixing costs for project. Beside, there is another finding that capital expenditure and operational and maintenance expenditure for public sector and apparatus have significant different, where public sector expenditure much bigger than apparatus expenditure, the finding indicated apparatus more considering public importance then apparatus in deciding local budgeting. This finding appropriated with Meuller & Pereira (2003) finding that allocation of budget is democratic instrument for elected governments to build some relationship between preference of public with public resource via publics policies. The point is, people that elected in administration would consider public importance then personal importance.

Kata Kunci : Anggaran Daerah,Belanja Modal,Pemda, APBD, Public Expenditure, Apparatus Expenditure, Capital Expenditure, Operational and Maintenance Expenditure Budget, Correlation