Analisa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) :: Studi kasus pada Kabupaten Sukoharjo

SUJARWO, Dr. Eko Suwardi, M.Sc

2006 | Tesis | S2 Akuntansi

Pada era reformasi khususnya era otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah/manajemen keuangan daerah harus berpihak dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga dalam mengelola keuangan daerah harus lebih efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukur kinerja yang ada. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada masyarakat secara transparan, karena merupakan dana publik. Dari hasil penelitian studi kasus di kabupaten Sukoharjo diperoleh hasil bahwa Pemda Sukoharjo dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan efektif dan efisien. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiscal dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kontribusi PAD Kabupaten Sukoharjo terhadap total penerimaan periode 2001 – 2005 berkisar antara 5% s.d 7%. Sedangkan kontribusi dana penyeimbang terhadap total total penerimaan masih cukup tinggi yaitu antara 78,31% s.d 87,16%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kabupaten Sukoharjo terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Pelaksanaan belanja daerah periode tahun anggaran 2001 s.d 2005 secara umum dapat berjalan lancer, dalam pelaksanaannya setiap kepala kantor/Dinas/Bagian/Satuan Kerja dalam menggunakan anggaran diikuti dengan langkah efisien dan disiplin anggaran sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan memenuhi kebutuhan riil, sehingga disetiap akhir tahun anggaran sisa lebih perhitungan anggaran cukup besar, bahkan untuk tahun anggaran 2002 s.d 2005 hampir sama dengan penerimaan PAD.

In reform era specially autonomous era of area, monetary management system of area / monetary management of area have to side and orient in importance of public, so that in managing area finance have to be more be efficient and effective as according to existing performance measuring rod. Each rupiah managed have to earn to be justified (accountability) to society transparently, because representing public fund. From result of research of case study in Sukoharjo Regency obtained by result of that Local government of Sukoharjo in realize original revenue plan of area (PAD) can be told efficient and effective. PAD as one of the source of acceptance of area express area independence level. Ever greater of PAD indicate that area can execute decentralization of fiscal level and depended to central government decrease. Contribution of PAD Sukoharjo Regency to totalizeing acceptance of period 2001- 2005 ranging from 5% until 7%. While fund contribution of ballancing to totalizeing acceptance still high enough, that is between 78,31% until 87,16%, this matter indicate that level depended of Sukohajo Regency to central government still is high. Execution of area expense period of budget year 2001 until 2005 in general can go well, in its each Chief/ On Duty/ Part of/ Set of Job in using budget followed with efficient step and budget discipline, so that budget can be used effectively and fulfill real requirement, so that each is year-end of budget is rest of more calculation of big enough budget, even for the year of budget 2002 until 2005 much the same to with acceptance of PAD.

Kata Kunci : Efisien, efektif, akuntabilitas, transparan, PAD, Efficient, effective, accountability, transparent