Hubungan eksekutif dengan legislatif dalam mendorong demokrasi :: Studi kasus tentang proses perumusan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD tahun 2003 di Kabupaten Cilacap

SYAFEI, H. Ngalimun, Dr. H. Purwo Santoso, MA

2005 | Tesis | S2 Administrasi Negara

fenomena desentralisasi sebagai manifestasi demokrasi tidak hanya menyangkut persoalan administratif saja tetapi juga melibatkan persoalan kekuasaan dan kewenangan. Persoalan ini membentuk cara pandang para elite politik dan elite birokrasi di Indonesia dalam mengelola pemerintahan, ekonomi dan keuangan Daerah yang lebih disarati oleh proses dan bentuk sosialisasi nilai-nilai politik yang otoriter daripada demokratis. Keadaan demikian menimbulkan ketidaksenangan daerah terhadap Pemerintah Pusat atas berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan Daerah, sehingga menimbulkan gejolak separatisme di berbagai daerah. Perkembangan baru ini terkait dengan isu politik, ekonomi, sosial, dan administrasi negara. Studi ini bermaksud untuk mendeskripsikan peran eksekutif, peran legislatif, dan interaksi antara kedua lembaga pemerintahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan anggaran daerah dari sudut pandang Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara. Teori-teori yang dipergunakan mencakup teori kekuasaan, teori perilaku, dan teori structural fungsional. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Cilacap. Identifikasi mekanisme pengelolaan keuangan Daerah pada tahap persiapan dan perencanaan anggaran daerah, tahap pembahasan dan pengesahan anggaran daerah, tahap pelaksanaan anggaran daerah, tahap evaluasi dan pelaporan anggaran daerah dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang dominan tidaknya peran masing-masing elite dalam perumusan dan pelaksanaan anggaran Daerah. Hasil penelitian memperlihatkan: 1. Dalam tahap perencanaan anggaran daerah, eksekutif mempunyai peran nyata dalam menyusun rencana anggaran, sedangkan legislatif cenderung hanya menyetujui usulan tersebut. 2. Dalam tahap pembahasan anggaran, Eksekutif cenderung bersikap pasif atas program dan kegiatan yang diinginkan oleh Legislatif. 3. Pada tahapan pelaksanaan anggaran daerah, Legislatif cenderung bersikap mendiamkan atas perubahan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Eksekutif sepanjang tidak merugikan kepentingan politiknya. 4. Pada tahapan Evaluasi dan Pelaporan anggaran daerah, Legislatif tidak menggunakan standar pengawasan yang jelas sehingga pengawasan cenderung lebih mengutamakan program dan kegiatan yang menjadi perhatian partainya dengan mengedepankan hak-hak politiknya. Sementara Eksekutif cenderung menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan kehendak Legislatif dengan mengabaikan fakta dan data yang sesungguhnya terjadi. Akhirnya, tesis ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat Undang-Undang yang mencerminkan tuntutan dan dinamika masyarakat

In the government area and the local politics that happened in Indonesia over recent years, the issue of decentralization as a manifestation of democracy is related not only with administrative problem, but also with power and authority. This problem makes the perspective political and bureaucratic elites in Indonesia in regulating and managing the government, economic, and local monetary which is influenced more by the process and the form of socialization of political values which authoritarianism than democratic. Consequently, it brings unhappiness to local government because of the unfairness and corruption on the management of economy and monetary of local government and this may result separatism in some areas. Besides of that, also causing the structure and culture change of the political elite and the bureaucracy elite in demeanor of various problem in the local government. The problems have related with the issues of politics, economics, social, and the public administration. This study have an intentions to description regarding the executive role, the legislative role, and the interrelation among both the government agency in the process of formulation and implementation of local budget from the viewpoint of politics and public administration science. The Study used theories of which are the theory of power, the theory of behavior, and the theory of functional structural. The location of this research is at Cilacap Regency. The Identification of formulation and implementation budget mechanism at the local government to descriptions the relation between the executive with the legislative in the process of formulation and implementation of local budget. The data analysis conducted with qualitative descriptions. The result of the study shows: 1). On the planning stage of local budget plan, the executive play an important role in arranging the budget plan, while the legislative just tend to recognize the proposal. 2). On the discussion stage, the executive is likely to be passive about the programs and the projects carried by the legislative. 3). On the implementation stage of local budget, the legislative tend to keep silent on the changes of programs and projects by the executive at which it does not make any loss of political interest. 4). On the evaluation and report stage, the legislative do not use an obvious supervisory standard. This make supervision tends to give priority to programs and projects in which the party is interested, on the other hand, the executive are likely to make implementation report of budget plan that ignore the real facts and the real date. Finally, this thesis recommend to the government to make the regulations which expressing the demand and the dynamics of local society.

Kata Kunci : Demokrasi,Interaksi Legislatif dan Eksekutif,Anggaran Daerah