Penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

JUNAIDIN, Dr. Yeremias T. Keban

2006 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu organisasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Wonogiri yang mengemban tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan yang berhubungan dengan usaha penciptaan pendapatan daerah bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri, melalui kebijakan desentralisasi sudah selayaknya menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagai indikator untuk mengukur kinerja organisasinya. Gejala pelayanan buruk yang menonjol terhadap layanan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sering kali terjadi karena aturan tarif pajak yang tidak transparan. Wajib pajak menganggap bahwa Pajak Daerah bisa menjadi salah satu sumber ekonomi biaya tinggi (high ccost economic) karena berbagai macam biaya pemungutan di luar tarif pajak sering dikenakkan. Praktek kolusi antara petugas pajak dengan para Wajib Pajak dalam kondisi ini tentu saja memberikan peluang yang cukup besar untuk merugikan Daerah yang mengandalkan sumber dana pembiayaannya dari pajak. Jenis penelitian ini, menurut taraf penjelasannya, bersifat deskriptif yang mendalam (thick description) yang berupaya melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena pelayanan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Wonogiri. dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah penerapan prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan kinerja pelayanan dan pemeriksaan pajak serta retribusi daerah oleh Dipenda Kabupaten Wonogiri masih dirasakan wajib pajak belum memuaskan. Upaya kemudahan jasa pelayanan dan pemeriksaan pajak yang ideal pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam realitasnya masih sulit untuk diwujudkan dalam birokrasi pelayanan publik sehingga responsibilitasnya sangat kurang. Prinsip good governance yang merupakan prinsip dalam mekanisme pengelolaan sumber daya pajak dan retribusi, penerapannya masih banyak menghadapi berbagai kendala–kendala. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam kebijakan pemungutan pajak dan restribusi daerah sudah dirasakan memiliki sikap yang partisipatif oleh wajib pajak dan retribusi daerah. Namun demikian prinsip-prinsip good governance lainnya, seperti: penegakan hukum, kesetaraan dalam pelayanan, keterbukaan pelayana n, responsivitas, penerapan visi strategis, efektivitas dan efisiensi serta profesioanlisme masih harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri. Rekomendasi yang diajukan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri memberikan pelatihan kepribadian kepada para pegawai melalui penanaman etika sebagai pelayan public serta meningkatkan keterampilan kinerja pegawainya melalui penguasaan teknologi melalui pelatihan fungsional

Organization of local revenue office is one of public service institution in Wonogiri functioning in managing finance related to attempt to create local revenue for financing local administration and development in Wonogiri district, through decentralization should implement principles of good governance as indicators to measure its organization performance. Symptom of poor service of local tax the institution manages often occurs due to untransparent tax rate regulation. Tax obligors consider that local tax may be one of high cost economic sources because they often suffer from other collection other than official tax rate. Practice of collusion between tax collector and tax obligor provide great chance to provide negative impact on region that rely on financial source from tax. This research, according to description level, is thick description that explores and clarifies phenomena of local tax service by revenue office in Wonogiri district. It describes some variables related to problem of implementation of good governance principles. Results of the research indicate that performance of local tax and retribution service and examination by Wonogiri’s local revenue office have not satisfied. In reality, attempt to make better tax service and examination in the institution is still difficult to realize given public service bureaucracy so its responsibility is less. Implementation of good governance, which is a princip le in mechanism of management of tax and retribution resource, still faces some obstacles. Policy of the local revenue office on local tax and retribution collection have had participative attitude according to tax and retribution obligor. However, other principles of good governance such as law enforcement, equity in service, service openness, responsiveness, strategic vision implementation, effectiveness, efficiency and professionalism, should be still improved in order to improve performance of the Wonogiri local revenue office. As recommendation for implementation of good governance principles, the Wonogiri local revenue office should provide personality training for its employees in working ethic and public service and improve skill of its employees and technology mastering through functional training.

Kata Kunci : Good Governance,Kinerja Organisasi,Layanan Publik, Good governance, Performance, Public service