Kebijakan pengentasan kemiskinan dalam perspektif Good Governance :: Studi kasus Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE) di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

SOEUN, Sophorn, Promotor Dr. J. Nasikun

2005 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Negara

Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan menimbulkan dampak yang eksesif dalam bentuk meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di segenap wilayah. Dengan adanya krisisi ekonomi itu justru telah berkembang menjadi bencana sosial dan bahkan krisis politik. Fenomena tersebut juga terjadi di desa Ambarketawang kecamatan Gamping kabupaten Sleman yang menjadi wilayah penelitian. Untuk penanggulangan dampak krisis ekonomi tersebut pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam bentuk program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Program PDMDKE ini dalam bentuk bantuan dana kepada masyarakat dan merupakan model pembangunan partisipatif. Sasaran penerima bantuan, yaitu penduduk miskin dan penduduk yang kehilangan pekerjaan (pengangguran). Tetapi program semacam itu seringkali identik dengan salah sasaran, gagal atau bahkan mendapat tentangan dari masyarakat luas. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan program PDM-DKE di lapangan telah mencapai tujuannya dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhinya serta seberapa jauh aspek good governance digunakan dalam program PDM-DKE. Good govercance yang merupakan konsep baru sebagai alternatif dalam menghadapi kebuntuan pemecahan berbagai problem, yang semula dipopulerkan oleh World Bank dan UNDP telah diaplikasikan pada berbagai intitusi dan level pemerintahan. Governance yang mempunyai tiga domain, yakni state, private sektor dan society telah berkembang dengan berbagai variasinya. Ketiga domain atau disebut juga pilar good governance ini merupakan stakeholders yang saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama. Di sini penulis melihat teori di atas merupakan alternatif konseptual untuk mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman, khususnya terhadap program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Ekonomi (PDM-DKE). Selain itu program PDM-DKE adalah program yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pembangunan mengigat didalamnya memiliki makna pemberdayaan masyarakat, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam pelaksanaan program PDMDKE di desa Ambarketawang mengalami banyak masalah atau dikatakan belum berhasil. Hal ini terlihat dari desain program yang kurang sempurna serta belum optimalnya pelaksanaan program dilaksanakan oleh pengelola dan pelaksana program baik pada jalur birokrasi maupun jalur fungsional. Dan dari pilar good governance yang terkait sebagai aktor-aktor untuk mensuport suksesnya program tersebut juga belum ada kerjasama yang kuat seperti yang diharapkan pada konsep good governance sebenarnya. Untuk itu perlu dikaji ulang tentang pelaksanan kegiatan mulai dari tahap persiapan, penyusunan program kerja, tahap pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dan pelaporan. Sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan dapat diatasi.

Since the middle of 1997, Indonesia had faced economic crisis. This condition created some excessive effects, such as the rate of poverty increased and there were much unemployment everywhere. This economic crisis caused social issues and even politic crisis. This phenomenon also happened in the research area in Ambarketawang village, sub district of Gamping and the regency of Sleman. To overcome the effects of economic crisis, government has taken some policies. For example there is a program Empowering Regions to Overcome the Impact of the Economic Crisis (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi). This program is implemented in the form of giving funds to society and this is also used as the model of participative development. The targets are the poor ones and the unemployment. However, such program often identical to the wrong target, fails, or even cannot be accepted by society. The goals of the research are to find out how far the implementation of the program PDM-DKE at the field attaining its goal and to find out the factors that influence it. It is also used to find out how far good governance aspect plays in the program. Good governance, that is the new concept, is used as alternative in solving the problems. This term is first introduced by World Bank and UNDP and has been applied in some institutions and governmental level. Good governance has 3 domains that are state, private sector, and society. The three domains that are usually called as pillar good governance are stakeholders that do interaction each others both in form of conflict and cooperation. In this case, the writer finds this theory is an alternative conceptual to seek the way out from such problem of the governmental arrangement and the conduction of development in Sleman district, especially towards the program Empowering Regions to Overcome the Impact of the Economic Crisis (PDMDKE). Beside that, PDM-DKE is a program which concerns with the principle of good governance implementation in the view of owning the important of empowerment people, participation, transparent, accountability and sustainability. The result of the research shows that, the implementation of the program is fully problems or we can says not successful yet, because the design of the program is not perfect and not optimal of the implementation program by implementer both structure bureaucrat and structure functional. And from domains good governance which relevant as aspect-aspect to support successful program does not do networking to each others. So the concept of good governance in the implementation of this program does not created. Therefore, this program should be rethinking, from the preparation stage, the implementation stage, until the evaluations and reporting stage. By doing this, it is hoped everything can go well.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Kemiskinan,Good Governance