Main hakim sendiri :: Studi kasus Vigilantism di Klaten, Jawa Tengah pada awal era reformasi

CHO, Youn-Mee, Promotor Prof.Dr. Sjafri Sairin

2005 | Disertasi | S3 Ilmu-ilmu Humaniora (Antropologi)

Tulisan ini mendefinisikan aksi main hakim sendiri sebagai sebuah konstruksi budaya dan sebagai salah satu bentuk kekerasan vigilantism. Untuk itu, pembahasan secara garis besar dilakukan dari segi konteks sosio-budaya masyarakat Jawa dan dari segi pertarungan legitimasi yang di dalamnya terdapat sikap ambigu negara terhadap tindakan ini, yang mengarah pada pembahasan ke arah vigilantism. Sebagai konstruksi budaya, main hakim sendiri terbentuk dengan mengaktifkan cultural repertoire dan mendramatisasi key social ideas masyarakat setempat. Main hakim sendiri dinyatakan sebagai salah satu gejala sosial-budaya yang timbul dari sebuah orientasi kognitif masyarakat Jawa, yang di dalamnya orang Jawa terus mengkonfrontasikan “masyarakat” mereka dengan social deviant sebagai musuh bersama. Berdasarkan orientasi kognitif orang Jawa tersebut terus diciptakan culture of security, dan dalam praktik culture of security tersebut dikukuhkan komunalitas yang berintikan moralitas dan teritorialitas. Teritori tentu menjadi batas wilayah yang di dalamnya hak dan moralitas sebuah desa berlaku, sedangkan moralitas mencakup bagaimana cara merawat teritori beserta isinya. Moralitas menjadi dasar untuk mengidentifikasi hubungan ‘masyarakat’ dengan social deviant, sedangkan ‘teritorialitas’ diaktifkan untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Namun, kedua hakikat komunalitas tersebut bersifat overlapping sehingga sulit dibedakan. Dari perspektif komunalitas inilah main hakim sendiri dinyatakan sebagai penanda teritorial atau perawatan teritori yang dimaksudkan untuk menghilangkan social deviant dari lingkungan komunitas, yakni menuju komunitas bermoral. Dalam iklim reformasi, meningkatnya jumlah aksi main hakim sendiri merupakan salah satu penanda diaktifkannya teritorialitas untuk menghadapi krisis multi-dimensional. Dalam aksinya, masyarakat membangun persepsi diri yang mendambakan sebuah tatanan masyarakat yang baru: menuju komunitas bermoral dan menuju negara yang adil. Arus konstruksi persepsi diri tersebut memiliki dua muatan xiv politik massa terhadap negara. Pertama, masyarakat ingin mengekang otoritas negara, khususnya menyangkut territorial power yang sebelumnya diambil negara ke dalam struktur negara. Kedua, masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri telah berhasil menunjukkan potensi rakyat untuk menghakimi para pejabat negara yang korup dan tidak adil terhadap rakyat. Pertarungan legitimasi antar pelaku-korban-negara berada di atas garis ketegangan territorial power yang mau direbut oleh komunitas lokal dan negara. Pihak pelaku menuntut legitimasinya dari segi logika komunitas lokal, yaitu dari segi moralitas, ketidakberdayaan pihak penegak hukum, adat, emosi, dan solidaritas, sedangkan pihak korban menuntut dengan mengandalkan diri pada hukum negara dan Hak Azasi Manusia (HAM). Namun, sikap negara ternyata ambigu untuk menangani kasus seperti ini. Jika ada pengaduan dari pihak korban, hukum baru berjalan, sedangkan jika tidak, kasus main hakim sendiri tidak ditindaklanjuti secara hukum. Terjadilah pseudo-delik aduan. Sikap negara ini disebabkan karena main hakim sendiri merupakan sebuah bentuk vigilantism, establishment violence, yang tidak bermaksud melakukan revolusi, tetapi hanya mau menambal kelemahan law enforcement system. Negara sendiri sebenarnya telah lama mengincar kemungkinan pemberdayaan potensial masyarakat dalam upaya keamanan seperti pengorganisasian siskamling atau pembiayaan pamswakarsa. Negara sendiri ikut serta dalam menumbuhkan iklim vigilantism. Bukan hanya kondisi krisis multi-dimensional dan iklim reformasi yang menuntut peran sipil yang responsible maupun otonom, yang menjadi latar belakang merebaknya bentuk-bentuk vigilantism di negeri ini. Dalam arus vigilantism inilah main hakim sendiri merebak di mana-mana. Negara perlu waspada, suatu saat nanti vigilantism menjadi tantangan bagi otoritas negara. Vigilantism yang dulunya sebagai pelengkap kekuasaan negara dapat saja menjadi pesaing atau bahkan pengganti negara seperti yang terjadi di negara lain.

This research project grapples with the phenomenon known as ‘main hakim sendiri’, a characteristic form of mob justice action in Indonesia. But, for the case study, the district of Klaten, Central Java Province has been selected as the research field. The researcher defines main hakim sendiri both as a cultural construct and as a form of vigilante violence. In this research frame, main hakim sendiri is argued first, in the context of Javanese culture and then, secondly, in the aspect of contested legitimacy of the action, in which the Indonesian state shows ambiguous attitudes in dealing with main hakim sendiri cases. As a cultural construct, the shape of main hakim sendiri is formed from the cultural repertoire and with the key social ideas of Java. The researcher argues that Javanese have a cultural theme in which Javanese deploy a confrontation between ‘good citizens’ and ‘bad thieves’. The cognitive map contributes to build up ‘the culture of security’ and many other aspects of cultural characteristics in Java, including the main hakim sendiri phenomena. Main hakim sendiri, as one of the faces of Javanese cognitive orientation, has functioned to build the village’s communality which consists of two elements: morality and territoriality. Territory means the bound of sphere of influence in which a community’s value system effect, and morality involves how to manage the contents of the territory. Morality is activated to identify the relationship between ‘good citizens’ and ‘bad thieves’ whereas territoriality is functioned to settle the identified problem. In these perspectives, main hakim sendiri is asserted to be a territorial mark to exterminate social deviant from the village environment to build a moral community. In the space of the reformation era, the increase of the main hakim sendiri cases was the proof of the activated territoriality in response to the multi-dimensional crisis of the Indonesian nation state. In their actions, the Javanese communities want to shape self-perception in which they seek a whole new social order: the moral community and the state of justice. This flow of self-perception shaping has two connotations of mass politics to the xvi state. First, the restraint of the state’s authority by the local communities, especially of the territorial power which was organized under the state’s control. Second, the affirmation of potential power of the lower classes in the case of corruptionists. The contest for legitimacy among the triangle of perpetrator-victimwitness lies in the tensed line of competition for territorial power between local communities and the state. The perpetrators claim their legitimacy on the basis of local community logic, like aspects of morality, the lack of criminal justice system, indigenous adat law system, emotion, and solidarity. On the other hand, the victims have no choice to rest on except the law and the concept of human rights. But, the state as a part of witness in the triangle above shows ambiguity in dealing with the cases. Only when the victims bring a charge, the state takes necessary legal actions. If there is no party who has the initiative to accuse, due legal process doesn’t occur. Therefore, for main hakim sendiri cases, a legal anomaly happens, namely ‘pseudo-delik aduan’. In the cases of main hakim sendiri, the state sits on the fence because mob justice is a form of vigilante violence directed at supporting the established social order. Vigilantism is not for a revolution, but just for tinkering in the state’s cracks in the law enforcement system. The Indonesian state actually for a long time try to encourage the ethos of vigilantism in the efforts to strengthen civilian potential in security affairs, for example, in the process of organization of Siskamling (environment security system) or by funding to private security forces (pamswakarsa). Main hakim sendiri cases increase in this flow of vigilantism, on the basis of territoriality which is activated in the condition of unrest. Not just the discourses of weak state, failed economy, and ineffective law enforcement system can explain the increase of mob justice actions. Now in Indonesia, vigilantism is a challenge for the state’s authority. Vigilantism has the labile tendency and symptoms have already turned up all over the country. The Indonesian state needs to learn from other countries’ experience in which vigilantism became an alternative contestant for state power.

Kata Kunci : Kekerasan Vigilatism,Main Hakim Sendiri