Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) :: Studi di desa Bandar Sakti kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

SYAMSURIALSYAH, Ir. Gunung Radjiman, MSc

2005 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari proses pemberdayaan masyarakat. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dirancang dengan pendekatan partisipatif dengan tujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menelaah realisasi partisipasi masyarakat miskin pada pelaksanaan tahapan perencanaan kegiatan PPK dalam konteks pemenuhan upaya pemberdayaan masyarakat, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan perencanaan kegiatan PPK. Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung yang merupakan lokasi sasaran PPK Tahun 2004/2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif rasionalistik dengan pendekatan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan PPK sangat rendah. Hal ini mengakibatkan terjadinya dominasi dalam pemanfaatan kekuasaan oleh para elit desa pada saat pelaksanaan perencanaan kegiatan PPK. Akibatnya masyarakat miskin kurang berperan aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan kegiatan PPK. Pada akhirnya output dari proses pelaksanaan perencanaan kegiatan PPK relatif kurang relevan dengan kebutuha n masyarakat miskin. Fenomena ini merupakan gambaran dari realisasi partisipasi masyarakat yang kurang optimal dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan PPK. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat : Faktor kelembagaan: Mekanisme sosialisasi program yang kurang optimal menghambat keikutsertaan masyarakat miskin. Materi sosialisasi program PPK yang kurang lengkap menghambat peran aktif masyarakat. Dominasi para “elit desa” menghambat proses pemanfaatan kekuasaan oleh masyarakat miskin, Perilaku Fasilitator Kecamatan yang menyimpang dari perannya sebagai fasilitator menghambat proses pemberian kekuasaan dan peran aktif masyarakat. Faktor Sosial: Perbedaan struktur sosial menghambat keikutsertaan, pemanfaatan kekuasaan, dan peran aktif masyarakat; Karakter masyarakat yang paternalistik menghambat proses pemanfaatan kekuasaan oleh masyarakat dan menghambat peran aktif masyarakat; Lemahnya kapasitas para wakil masyarakat desa menghambat proses pemanfaatan kekuasaan dan peran aktif masyarakat; Pandangan masyarakat bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan seorang “ahli” menghambat proses pemanfaatan kekuasaan dan peran aktif masyarakat. Faktor Ekonomi: Perbedaan hierarki berdasarkan lapisan ekonomi menghambat keikutsertaan masyarakat, peran aktif masyarakat, dan proses pemanfaatan kekuasaan oleh masyarakat. Faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat : Faktor kelembagaan: Peran fasilitasi oleh pendamping mendorong keikutsertaan masyarakat. Faktor Sosial: Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada para wakilnya mendorong keikutsertaan wakil masyarakat. Faktor Ekonomi: Adanya keuntungan materi mendorong keikutsertaan masyarakat. Rendahnya keikutsertaan masyarakat miskin dalam musyawarah, mengakibatkan usulan kegiatan prioritas yang muncul relatif kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Adanya dominasi dan intervensi oleh Pendamping dan para elit desa dalam proses pelaksanaan perencanaan kegiatan PPK, telah membelenggu kebebasan masyarakat miskin dalam mewujudkan aspirasinya. Para pelaku PPK yang lebih berorientasi pada hasil fisik daripada proses, mengakibatkan proses transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tidak terealisasi secara optimal. Fenomena ini merupakan gambaran dari realisasi pelaksanaan tahapan perencanaan kegiatan PPK yang belum memenuhi upaya pemberdayaan masyarakat.

Community participation is the key to community empowerment process. Kecamatan Development Program (PPK) is designed with participatory approach with the aim to accelerate poverty prevention in Indonesia. This research aims at analyzing the realization of poor community participation at KDP planning stage in the context of fulfilling community empowerment effort, and clarifying the factors that influence community participation quality in the KDP planning stage. This research is done in Bandar Sakti village of Terusan Nunyai District of Lampung Tengah Regency of Lampung Province as the site target of KDP year 2004/2005. The employed method in this research is qualitative-rationalistic with deduction approach. This research shows that the leve l of the poor community in KDP planning stage is very low. This results in domination of authority use by village elites over poor community in the KDP planning stage. As a result, poor community have less active role in the activity. Finally, the output of the activity planning process is less relevant to the needs of the poor community. This phenomenon is a description of less optimal participation by the community in the implementation of KDP planning stage. The inhibiting factors of the community participation: Institutional Factors: Program socialization mechanism that is less optimal inhibits the involvement of poor community. Less complete of KDP socialization inhibits community active role. Domination of the village leaders and elites inhibits the use of poor community authority. The behavior of the Kecamatan Facilitators that deviates from the role inhibits community authority assignment and active role. Social Factors: Different social structure inhibits involvement, authority use, and active role of the community. Paternalistic community character inhibits authority use and active role of the community. Weak capacity of the community representatives inhibits authority use and active role of the community. Community perception about Kecamatan Facilitators as an “expert” inhibits authority use and active role of the community. Economy Factors: Different hierarchy based on economy strata inhibits involvement and active role of the community and authority use by the community. The factors that support community participation: Institutional Factors: Facilitation role of Kecamatan Facilitators support community involvement. Social Factors: Community trust to their representatives supports the involvement of community representatives. Economy Factor: Material benefits support community involvement. Low level of the poor community presence in gatherings results in priority activity proposals that are less relevant to the needs of the poor community. Domination and intervention by the village elites in the implementation of KDP agenda handcuffs the freedom of poor community to realize their aspirations. The implementer of KDP who are oriented more on physical result than the process result in less optimal knowledge and skill transformation process to the community. This phenomenon is a description of an implementation realization of KDP planning stage that has not met the effort of community empowerment.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin, participation, empowerment, poor community