Evaluasi kebijakan pengembangan obyek wisata Agro Salak Pondoh Kabupaten Sleman

HERBANDANG, Aris, Ir. Sudaryono, M.Eng.,Ph.D

2006 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Wisata Agro (agro tourism) merupakan produk wisata yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka untuk lebih mengarahkan dan mengembangkan wisata agro salak pondoh di Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No.19/Kep.KDH/1992 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Pengembangan Wisata Agro Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan dan upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa dalam pengembangan Wisata Agro. Lokasi penelitian adalah di kawasan Wisata Agro di Dusun Ganggong, dan Dusun Candi, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif terhadap kebijakan pengembangan wisata agro. Sumber data adalah merupakan data primer hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, dinas/instansi terkait, pakar. Sumber data lain adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang terkait dengan rencana pengembangan obyek Wisata Agro salak pondoh, serta data statistik Kecamatan Turi. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa Bangunkerto dalam pengembangan Obyek Wisata Agro Salak Pondoh di Kabupaten Sleman sangat efektif ditinjau dari konstribusi terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat sekitar, (2) Kebijakaan belum efektif dalam peningkatan jumlah pengunjung wisata, (3) Belum terdapat kesesuaian antara rencana dan relasisasi dan masih banyak kendala-kendala di lapangan (3) Peran serta masyarakat telah banyak dilibatkan baik dalam perencanaan, produksi maupun operasional pengembangan Wisata Agro, sedangkan peran swasta terutama dalam investasi keterlibatannya belum signifikan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa kebijakan pengembangan Wisata agro dinilai kurang tepat. Kebijakan yang paling sesuai adalah kebijakan pertanian baik berkaitan dengan produksi pertanian, pemasaran hasil pertanian maupun pengolahan hasil pertanian.

Agro tourism is potential for development in Yogyakarta Special Province. In response to the potential, Sleman Regency markets Salak Pondoh as special commodity and promotes it to be Salak Pondoh agro tourism. In order to achieve and develop salak pondoh agro tourism in Sleman Regency, the local government makes a policy as stipulated in the Decree of Regent No. 19/Kep.KDH/1992 on the Establishment of Task Force for Agro Tourism Development of Sleman Regency. The research aims to investigate the effectiveness of this policy and the efforts by the regional government (Sleman Regency and Bangunkerto Village) in developing agro tourism object. The research locates in agro tourism area in Dusun Genggong and Dusun, Candi Bangunkerto Village Turi Subdistrict, Sleman. It is an evaluative research on agro tourism development policy. It uses primary data from interview with local figures, related offices/institutions, and experts. It also uses secondary data from documents relevant with Salak Pondoh Agro Tourism Development Plan, and Statistic data of Turi Subdistrict. The research obtains the following results: 1) the policy of Sleman Regional Government and Bangunkerto village government in Salak Pondoh Agro Tourism development in Sleman Regency is very effective when viewed from its contribution to the economic and social growth of the surrounding communities; 2) the policy is not effective in increasing the number of visitors; 3) there is no relevance between the planning and realization, while there are many constraints in the field; 4) the society’s participation has been involved in the planning, production, and operation of agro tourism development, but the role of private sectors, especially in investment, has not been significant. The research recommends that agrotourism development policy be considered inappropriate. The most appropriate policy is agricultural policy, in terms of agricultural production, marketing, and product processing.

Kata Kunci : Obyek Wisata,Kebijakan Pengembangan, Agro Tourism, Evaluation, Policy