Level of People's participation in infrostructure management

NUGROHO, Nunung Setyo, Ir. Bakti Setiawan, MA.,Ph.D

2005 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Mulai tahun 2001 Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh stake holder di Kota Surakarta. Untuk mendukung pembangunan partisipatif, pemerintah meluncurkan dana stimulant yang dinamakan Block Grant. Dana stimulan Block Grant di berikan di setiap kelurahan, dan besarnya dana yang di berikan di setiap kelurahan bervariasi tergantung luasan wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing kelurahan. Pada kenyataannya, Block Grant dapat memancing partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur perkotaan di Surakarta. Tetapi tingkat partisipasi masyarakat di masingmasing-masing kelurahan bervariasi. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perkotaan dan factor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini memilih dua kelurahan sebagai sample, yaitu kelurahan Semanggi dan kelurahan Keprabon. Kelurahan Semanggi mewakili kelurahan yang mempunyai tingkat partisipasi dalam bentuak uang, tenaga dan material yang cukup tinggi yaitu mencapai 252% dari jumlah block grant yang diterima, sedangkan kelurahan keprabon mewakili kelurahan yang mempunyai tingkat partisipasi dalam bentuk uang, material dan tenaga yang cukup rendah, yaitu hanya mencapai 1,5% dari jumlah block grant yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi di kelurahan semanggi lebih tinggi dari pada kelurahan keprabon. Sesuai dengan tangga partisipasi Amstein, tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan Semanggi dapat di katagorikan sebagai tingkatan “partnership sedangkan tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan Keprabon dapat dikatagorikan sebagai tingkatan “consultation”. Tingkat partisipasi masyarakat di dua kelurahan tersebut dipengaruhi oleh dua factor utama, yaitu persepsi masyarakat terhadap konsep pembangunan dan kepemimpinan. Masyarakat di kelurahan Semanggi mempunyai persepsi bahwa, pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur perkotaan di surakarta merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini berbeda dengan persepsi masyarakat di kelurahan keprabon. Masyarakat di kelurahan keprabon mempunyai persepsi bahwa pembangunan di surakarta merupakan tanggung jawab pemerintah, karena mereka beranggapan bahwa mereka telah membayar pajak yang cukup tinggi sehingga mereka pantas mendapat pelayanan dari pemerintah. Disamping itu factor kepemilikan tanah di kelurahan keprabon juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap pembangunan. Masyarakat di kelurahan keprabon yang sebagian besar tidak mempunyai hak kepemilikan tanah atau rumah beranggapan bahwa pembangunan bukan tanggung jawab mereka. Untuk factor kepemimpinan, Lurah dan Ketua Lembaga pemberdayaan Kelurahan di kelurahan Semanggi juga menunjukkan hubungan kerja yang harmonis dan mereka dapat menghasilkan program kerja yang progresif dalam rangka peningkatan derajat partisipasi masyarakat dalam pembangtman. Sebaliknya peran pemimpin di kelurahan Keprabon menunjukkan kinerja yang kurang optimal.

Since 2001, the local government of Surakarta has been implementing a development program that involves all communities and stake holders called the participatory development process. In order to support the participatory development process, the block grant scheme was launched. The block grant scheme is a stimulant fund used to stimulate people’s participation in city development, especially in managing infrastructure. The block grant scheme is given to the community at the kelurahan level. In 2001, each kelurahan received the same amount of block grant; it was 50 millions rupiah per kelurahan. But since 2002, the amount of the block grant scheme received by each kelurahan is different. It depends on the total area and the number of population in each kelurahan. Although in general the block grant scheme stimulates people’s participation, however, the level of people’s participation is varied. This research concerns with this issue. It aims to explore and analyze the variation of people’s participation stimulated by the block grant scheme. This research selected two kelurahan, the kelurahan of Semanggi and The kelurahan of Keprabon, as the objects of study. The kelurahan of Semanggi represented as kelurahan which has high level of people’s participation in term of the contribution in form of money, labour and material. People’s contribution in the kelurahan of Semanggi reached 252% of the received block grant. Whereas the kelurahan of Keprabon represented kelurahan which has low level of people’s participation, people’s contribution in the kelurahan of Keprabon only reached 1.5% of the received block grant. These two kelurahan are interesting objects to be compared. The research found that level of people’s participation started from planning, implementation and monitoring and evaluation process in the kelurahan of Semanggi is higher than that in the kelurahan of Keprabon. According to arnstein’s ladder of participation, the level of people’s participation in the kelurahan of Semanggi can be categorized in “partnership level”, while the level of people’s participation in the kelurahan of Keprabon can be categorized as “consultation level”. The level of people’s participation is influenced by two main factors, people’s perception and the performance of formal and informal leader. In the kelurahan of Semanggi, both the informal leader (head of People Empowerment Agency) and the formal leader (head of kelurahan) can work in good cooperation and can support each other in creating progressive action to increase level of people’s participation. Communities in the kelurahan of Semanggi also have good perception toward city development. They have perception that communities’ involvement in city development process is important. Influenced by such perception, they have high motivation to participate actively in city development process. In contrary, in the kelurahan of Keprabon, the relationship between the formal leader and the informal leader is not good. The head of People Empowerment Agency also has lack of capacity to carry out the institution to perform optimally. As an institution that has task to empower people, People Empowerment Agency in the kelurahan of Keprabon did not have clear annual program. It is also worsen by bad communities’ perception toward city development. Most of communities in Keprabon have perception that city development is government’s responsibilities. Because of their perception toward city development process, communities become unaware and did not have motivation to participate in city development process

Kata Kunci : Pembangunan,Partisipasi Masyarakat,Block Grant