Persepsi dan respon masyarakat terhadap pembangunan mal di Yogyakarta

BAIHAKI, Z.W, Ir. Bakti Setiawan, MA.,Ph.D

2006 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Globalisasi pada saat ini telah melanda baerbagai segi kehidupan pada masyarakat kota-kota besar termasuk Yogyakarta. Perusahaan-perusahaan transnasional kini tidak hanya menjamah ibukota negara bahkan mulai menyentuh kota-kota besar di daerah seperti Yogyakarta. Wujud dari globalisasi ini adalah pembangunan mal-mal di berbagai kota di Indonesia. Di Yogyakarta, pembangunan mal-mal ini (Plaza Ambarrukmo dan Saphir Square) telah mengundang reaksi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persepsi dan mengetahui bentuk dan efektifitas respon kelompok-kelompok masyarakat, antara lain: Bonang Foundation, INSPECT, JHS, KRUPUK, PUSTRAL UGM, WALHI DIY, Warga Demangan, dan Warga RW 70.03 Nologaten. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang mewakili masing-masing kelompok masyarakat tersebut untuk mengetahui persepsi serta bentuk dan efektifitas respon mereka terhadap pembangunan Plaza Ambarrukmo dan Saphir Square di Yogyakarta. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui analisa hasil wawancara dan analisa konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kelompok-kelompok masyarakat tersebut terhadap pembangunan Plaza Ambarrukmo dan Saphir Square dapat dipetakan dalam enam kategori alasan, yakni: 1) sosial-budaya, 2) ekonomi, 3) prosedural, 4) hukum, 5) tata ruang kota, dan 6) teknis pelaksanaan pembangunan. Dan persepsi-persepsi ini dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu: 1) persepsi ideologikal, dan 2) persepsi teknis/praktikal. Sedangkan bentuk respon yang telah mereka lakukan adalah melalui empat jalur, yaitu: 1) jalur dialog, 2) jalur opini, 3) jalur hukum, dan 4) jalur demonstrasi. Meskipun tujuan berbagai respon tersebut untuk menolak mal dapat dikatakan tidak berhasil, respon-respon tersebut berhasil dalam mengembangkan wacana publik yang kritis tentang pembangunan mal di Yogyakarta. Penelitian ini merekomendasikan agar dapat dibuat suatu kebijakan khusus tentang pembangunan pusat perbelanjaan di Yogyakarta yang mempertimbangkan aspek-aspek yang sesuai dengan kategorisasi persepsi di atas. Lebih lanjut, diperlukan kejelasan mekanisme resolusi konflik apabila terjadi perbedaan kepentingan dalam pembangunan kota.

Globalization has influenced every dimensions of people life including in Yogyakarta. Nowdays, Transnational companies do not only penetrating in the capital city of the country, they even start to penetrating cities in the region such as Yogyakarta. Malls (shopping centers) are among the manifestation globalization phenomenon in many cities in Indonesia. In Yogyakarta, the development of malls (Plaza Ambarrukmo and Saphir Square) provoked critics and rejection from many community groups. The research aimed to mapout and evaluate the perceptions and responses of local groups toward the development of two malls. Those local groups are: Bonang Foundation, INSPECT, JHS, KRUPUK, PUSTRAL UGM, WALHI DIY, Demangan Community, and Nologaten Community. In-depth interviewed with representative informant(s) of each community group to document their perceptions and responses toward Plaza Ambarrukmo and Saphir Square development in Yogyakarta were conducted and evaluated. The validity the data were tested by triangulation technique through interview records and contents analysis. The research reveals that perceptions of the community groups toward the development of Plaza Ambarrukmo and Saphir Square could be classified into six categories: 1) social-cultural, 2) economical, 3) procedural, 4) juridical, 5) cities’ spatial, and 6) building technical. These six perceptions could be generalized into two classifications: 1) ideological perception, and 2) technical/practical perception. Whereas their responses done through four mens: 1) dialogical, 2) public opinion, 3) legal standing, and 4) public protest / demonstration. Although the aim of these responses to reject the development of mentioned malls was not succeed, these responses succeeded in developing critical public opinion of malls development in Yogyakarta. The research recommends that policy makers should be more critical in giving permit to mall development. Further, it is crucial to build better, transparant mechanism for conflict resolution regarding city development.

Kata Kunci : Pembangunan Mall,Persepsi Masyarakat, perception, response, community group, mall development