Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan partisipatif Kecamatan Pekanbaru Kota di Kota Pekanbaru

AMINULLAH, Ir. Bakti Setiawan, MA.,Ph.D

2005 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Dengan berubahnya paradigma pembangunan di era reformasi, dari membangun untuk rakyat menjadi membangun dari rakyat,bersama rakyat dan untuk rakyat, masyarakat diharapkan terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan.Keberhasilan pembangunan di desa/ kelurahan pada saat ini bukan tanggung jawab aparat kelurahan/desa saja melainkan tanggung jawab masyarakat untuk ikut menentukan pembangunan daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat yang ada. Tujuan dari Penelitian ini adalah: (1) mengetahui Kinerja LPM di Kecamatan Pekanbaru Kota dalam Proses Perencanaan Partisipatif, (2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi LPM dalam penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Pendekatan Kualitatif melalui Wawancara dan Observasi. Sedangkan pendekatan Kuntitatif melalui penyebaran angket untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja LPM. Peneliti menemukan bahwa LPM sebagai mitra pemerintah belum dapat berbuat banyak, meskipun perspsi masyarakat cukup baik terhadap LPM, akan tetapi kinerja LPM belum dapat optimal. LPM hanya sebagai penonton pelaksanaan pembangunan yang berada diwilayahnya. LPM hanya produktif dalam membuat dan menyusun perencanaan partisipatif tetapi tidak ada jaminan bahwa usulan LPM di setujui oleh Pemerintah. LPM juga belum pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan baik yang diusulkan oleh LPM maupun yang direncanakan oleh pihak pemerintah. Dilain sisi. terdapat kendala-kendala yang menyebabkan tidak optimal LPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bila kondisi ini terjadi terus menerus maka perinsip pembangunan saat ini dari rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat tidak akan pernah terwujud, LPM hanya sebagai simbol untuk memenuhi kewajiban pemerintah Kota terhadap keputusan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain. Agar LPM dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, pemerintah daaerah hendaknya melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan memberi kepercayaan kepada LPM untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan yang berada diwilayahnya.

The paradigm shift from development for the people to development from the people, by the people and for the people, requires people to involve directly in the process of development planning. The success of the villages development depends not only to the government but also to the communities as well. Community has to directly involve in the development process. The goals of this research were: (1) to document the achievement of the LPM in Pekanbaru Kota District in Participatory Planning Process ; (2) to understand the difficulties that LPM encountered in plan making. This research employed descriptive method using qualitative and quantitative data. Data and information were celleted throngs field observation and interviews. Interviews were done with people involving in LPM activities. This research founds that the performance of LPM as government’s partner in development planning is still low. Although people’s perception toward LPM is faily good but the LPM performance is not optimal yet. The performance of LPM is quite good in the planning preparation, but there is no guarantee that the plan would be implemented. The government’s role in selecting plan is still dominant. LPM never involves in the execution and monitoring of the program implementation. The research also found that the LPM has many problems that hinder their performance, including human resources and information. If this condition continues, the idea of development from the people, by the people and for the people will never come true. LPM will be seen only as a symbol to fulfill the obligation of the city government to increase people participation. This research recommends that local government must help LPM to increase their performance. Such help could be in the forms of trainings and assistants that improve the capacity of LPM.

Kata Kunci : Partisipatif, Perencanaan, participatory, planning