Struktur Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2003

SUHARYANTI, Antik, Prof.Dr. Mardiasmo, MBA.,Akt

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2003. Analisis Struktur Belanja menarik untuk dilakukan, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2003 awal dilaksanakannya penyusunan anggaran berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Analisis dilaksanakan berdasarkan organisasi, bidang/fungsi, jenis belanja, kelompok belanja, serta bagian belanja. Organisasi yang mempunyai proporsi terbesar terhadap belanja daerah adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran yaitu sebesar 32,52%, sedangkan Badan Pegelola Keuangan Daerah sebesar 9,83%, Dinas Tata kota dan Bangunan sebesar 7,11% dan Dinas Prasrana Kota sebesar 6,60%. DPRD mempunyai proporsi sebesar 1,82%, sedangkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar 0,26%. Sekretaris Daerah mempunyai proporsi sebesar 0,15%, sedangkan Sekretaris Dewan sebesar 0,38%. Bidang/fungsi yang mempunyai proporsi terbesar terhadap belanja daerah yaitu bidang Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar 32,52%, tetapi di luar belanja gaji dan tunjangan pegawai hanya sebesar 6,94% (jauh dari yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu sebesar 20%). Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan mempunyai proporsi terbesar ke dua terhadap belanja daerah yaitu sebesar 32,48%, sedangkan bidang Pekerjaan Umum sebesar 13,7% dan bidang Kesehatan sebesar 6,75%. Tema pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai kota yang mampu meletakkan dasar pariwisata yang berbudaya. Untuk mewujudkannya belum didukung dengan anggaran yang memadai, hal ini ditunjukkan oleh proporsi bidang pariwisata sebesar 0,83%. Kelompok belanja yang mempunyai proporsi terbesar terhadap belanja daerah adalah Belanja Administrasi Umum sebesar 64,10%, Belanja Modal sebesar 17,53%, Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar 12,31%, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar 4,47% dan Belanja Tak Tersangka sebesar 1,59%. Jenis Belanja yang mempunyai proporsi terbesar terhadap belanja daerah adalah belanja pegawai yaitu sebesar 59,21%, sedangkan belanja barang/jasa sebesar 12,26%, belanja pemeliharaan sebesar 3,75% dan belanja perjalanan dinas sebesar 1,18%. Belanja pegawai selain digunakan untuk gaji juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai, asuransi kesehatan, insentif (bagi instansi pengasil) dan honor kegiatan. Belanja pada APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2003 menunjukkan proporsi belanja aparatur terhadap belanja daerah sebesar 23% dan belanja pelayanan publik sebesar 77%. Proporsi belanja aparatur dan belanja publik APBD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah sebesar 26,41% dan 73,59%.

This reasearch was aimed to analysis expenses structure of Yogyakarta local government in 2003. The analysis is interesting because 2003 has start implementing the Kepmendagri number 29 year 2002. The structure analysis is based on The organitations that has the biggest proportion of region expenses are the Education Service 32.52%, while Managemen Financial Board has 9.83%, Structure and City planning Service has 7.11% and the City Facilities Service has 6.60%. DPR has a 1,82% proportion, and 0,26% does to the Mayor. The Mayor secretary has a 0,15% proportion and the secretary of DPR has a propotion of 0,38%. The subjects that has the biggest proportion on the region expense are the education and culture subject which is 32.52%, but without the expense of salaries and walfare it will be just 6,94%. Proportion Public administration and government has 32.48%, public sevices subject has 13.7% and health subject has 6,75%. The theme of Yogyakarta development in 2003 is that the city can put in the foundation of cultured tourism. This cannot yet be realized because it is not supported by the proper budget, this is shown by the propotion on the tourism subject which is only 0.83%. The group expense that has the biggest proportion on the regions expense are public administration expense has 64.10%, capital expense has 17.53%, operations and maintenance expense has 12.31%, yield devision and financial support has 4.47% and stock reserve expense has 1.59%. The kind of expense that has the biggest proportion on the region expense are workers cost has 59.21%, while goods and services cost has 12.26%, maintainance cost has 3.75% and trip cost has1.18%. The city APBD expenses of Yogyakarta 2003 includeds the proportion of authority expense of 23% and public service expense has 77%. The proportion of authority expense and public service expense based on Kepmendagri number 29 year 2002 is 26,41% and 73,59%.

Kata Kunci : Struktur Belanja,APBD