Mekanisme penentuan alokasi anggaran :: Studi kasus pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTB tahun 2004

WIHAYAH, Mastrum, Dr. Masykur Wiratmo, M.Sc

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur penyusunan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD Provinsi NTB, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan anggaran di Provinsi NTB. Manfaat penelitian adalah sebagai bahan masukan yang berarti kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Panitia Anggaran Legislatif (DPRD) dalam proses mekanisme penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam APBD, sebagai tambahan ilmu dan bahan kajian yang berguna khususnya mengenai mekanisme penyusunan alokasi anggaran dalam konteks proses dan pengalokasian anggaran, serta sebagai bahan informasi, landasan dan inspirasi peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih luas tentang mekanisme penentuan alokasi anggaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan staf yang berkompeten pada unit kerja Dinas Kessos dan PP Provinsi NTB, serta pejabat terkait dalam perencanaan dan penentuan alokasi anggaran. Data sekunder diperoleh dari publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Kessos dan PP Provinsi NTB, Biro Keuangan dan Bappeda. Kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan adalah : (1) penyusunan anggaran pada Dinas Kessos & PP Provinsi NTB belum sepenuhnya mengikuti mekanisme yang benar sesuai panduan peraturan yang ada seperti Kepmendagri nomor 29 tahun 2002, (2) proses penyusunan anggaran di Pemerintah Provinsi NTB belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, (3) terlalu besarnya peran Bappeda selaku anggota Tim Anggaran Ekskutif dalam menentukan alokasi/pagu anggaran masing masing Satker, sehingga beberapa program/kegiatan yang seharusnya menjadi skala prioritas tidak dapat dilaksanakan (4) prosentase alokasi anggaran pada Dinas Kessos & PP Provinsi NTB masih kecil yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp10.699.456.915,00 (2,49%) dari besarnya APBD sebesar Rp430.213.739.248,84 dan pada tahun 2004 sebesar Rp11.348.209.111 (2,38%) dari besarnya APBD Rp476.558.783.701,28 (terjadi penurunan sebesar 0,11%), (5) proses perencanaan penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saran-saran tindakan yang dapat dilakukan adalah : (1) proses penyusunan APBD pada era Otonomi Daerah sekarang ini harus berorientasi kepada kepentingan masyarakatnya. DPRD harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini dengan penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment), (2) agar pengalokasian anggaran pada setiap program kegiatan yang disusun oleh Satker dapat mencerminkan Strategi dan Prioritas berdasarkan Tupoksi, Renstra serta sesuai aspirasi masyarakat, (3) untuk menghindari kesalahan pengertian dan pemahaman masing masing aparatur perencana pada masing masing Satker yang sekarang masih dianggap lemah diperlukan sosialisasi tentang peraturan perundang undangan yang berlaku, (4) diperlukan ketegasan dan kemauan kuat pihak terkait.

This Research aim to analyse the mechanism and procedure of compilation of area budget decanted in device of revenue plan and expense of region of West Nusa Tenggara Province, and also identify the problems faced in budget compilation in West Nusa Tenggara Province. Research benefit is upon which input meaning to Government of West Nusa Tenggara Province and legislative budget committee in course of mechanism of compilation and budget allocation in device of revenue plan and area expense, in addition science and study substance which is good for specially hit the mechanism of compilation of budget allocation in context process and budget allocation, and also upon which information, basis for and next researcher inspiration is which wish to perform the broader research about mechanism of determination of budget allocation. Data used in this research is primary data and skundary data. Primary data obtained from interview with the head and staff which have competence at unit work on duty social prosperity and enableness of woman of West Nusa Tenggara Province, and also relevant functionary in the plan and determination of budget allocation. Sekundary data obtained from publicizing published by on duty social prosperity and enableness of woman of West Nusa Tenggara Province, monetary bureau and agency of planning of area development. Conclusion from analysis result which have been conducted are : (1) budget compilation on duty social prosperity and enableness of woman of West Nusa Tenggara Province not yet full follow the real correct mechanism according to existing regulation guidance like domestic ministrial decree of number 29 year 2002, (2) process of budget compilation in Government of West Nusa Tenggara Province not yet full mirror the society aspiration, (3) too big role of agency of planning area development as member team of budget ekskutif in determining allocation of budget of set of job, so that some program/activity which ought to become the unworkable priority, (4) prosentase of budget allocation on duty social prosperity and enableness of woman of West Nusa Tenggara Province still minimize that is in the year 2003 equal to Rp10.699.456.915,00 (2,49%) from level of device of revenue plan and regiona expense, equal to Rp430.213.739.248,84 and in the year 2004 equal to Rp11.348.209.111 (2,38%) from level of revenue plan and expense of regional Rp476.558.783.701,28 (is happened the degradation equal to 0,11%), (5) still be happened by the process of planning of budget compilation which is disagree with is determined schedule. Action suggestion which can be conducted are : (1) process of compilation of area budget at autonomous era of region this time shall orient to its society importance (public). Parliament of sharing area have to be active in supporting this policy by executing network of society aspiration, (2) so that budget allocation in each activity program compiled by set of job can mirror the strategy and priority of pursuant to fundamental duty and function, strategic plan and also according to society aspiration, (3) to avoid the mistake of congeniality and understanding of planner aparatur at set of job which now still be assumed needed by weak of socialization about regulation of perundang invitation going into effect, (4) needed by a strong willingness and coherence of related parties.

Kata Kunci : Alokasi Anggaran,Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,Satuan Kerja dan Renstra, Mechanism, The Process, Planning, Set of Strategic Plan and Job