Identifikasi masalah kerjasama antarbeberapa Pemerintah Daerah dalam bidang pembangunan ekonomi

MA'RUF, Ahmad, Dr. Masykur Wiratmo, M.Sc

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Sekarang ini, otonomi daerah telah mendorong dinamika demokratisasi dan pembangunan daerah, namun tidak sedikit yang memunculkan eksternalitas negatif. Upaya mengatasi permasalahan ekses negatif tersebut, perlu membangun kerjasama dan kebersamaan untuk memajukan daerah atau antardaerah agar tercipta suasana yang kondusif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kerjasama antardaerah merupakan bagian penting dalam kerangka perwujudan good governance. Kerjasama antardaerah telah dilakukan oleh beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara nyata bagaimana pola umum/bentuk, faktor pendorong, faktor penghambat, dan hasil-hasil dari kerjasama antardaerah. Penelitian ini akan memfokuskan pada identifikasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan kerjasama antardaerah tersebut, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang pembangunan ekonomi dan mengetahui aspek motivasi, faktor pendorong dan penghambat, realisasi, dan hasil dari berbagai kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang pembangunan ekonomi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisisnya menggunakan analisis kebijakan yang terintegrasi, dengan bentuk analisis kebijakan yang bersifat retrospektif. Secara ringkas, hasil dari penelitian ini adalah a) permasalahan kerjasama antardaerah direspon sebagai hal yang dibutuhkan dan perlu untuk dilakukan, namun mayoritas daerah sampel masih merespon dalam bentuk wacana, b) motivasi utama untuk melakukan kerjasama adalah keinginan untuk memperjuangkan kepentingan dari tiap daerah, termasuk untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, c) bentuk utama dari kerjasama antardaerah bersifat multilateral dalam skala nasional dan regional, sedangkan bentuk kerjasama bilateral masih sedikit dilakukan, d) secara umum, bidang kerjasama meliputi kegiatan koodinasi, advokasi kebijakan, tata ruang, sumbar daya alam, pembangunan infrastruktur, perhubungan dan pariwisata, masalah sosial, perindustrian dan perdagangan, penelitian dan pengembangan Iptek, kesehatan, pertanian, serta bidang lain, seperti promosi investasi, e) mayoritas sumber inisiatif dan fasilitator dalam pembentukan berbagai bentuk kerjasama dilakukan oleh pihak luar, f) implementasi kerjasama adalah kegiatan koordinasi, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan promosi daerah, g) beberapa faktor pendorong kerjasama adalah menguatnya konsep regional development, kekhawatiran munculnya dampak negatif dari otonomi daerah, serta faktor ketimpangan kapasitas fiskal dan penguasaan sumber daya alam. Pada sisi lain, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kerjasama antardaerah, yaitu minimnya inisiator dan fasilitator, hambatan birokrasi, dan sikap egoisme daerah.

Recently, regional autonomy have pushed democratization dynamics and regional development, but by dozens also emerged negative externality to other region interest, as well as national interest, even a number of interregional conflicts, like problem of final area for garbage disposal, source of drinking water, interregional profit sharing, border lines and many other. Efforts to overcome excessive problems require developing unity and cooperation to bring regions or inter-regions forward in order to create such conducive atmosphere toward regional autonomy. Interregional cooperation is an important part in the materialization framework of good governance. Interregional cooperation has been conducted by some sub-province regions/cities in Indonesia. Nevertheless, common pattern/form, stimulating factors, barriers, and pickings of interregional cooperation have not yet been known. This research will focused at identifying policy of local government of sub-province/city which related to interregional cooperation, especially in the field of economics development. This research aims to identify forms of sub-province region/city intergovernmental cooperation in the field of economics development and to identify motivational aspects, stimulates and barriers, realization and results from various intergovernmental cooperation of sub-province region/city in the field of economics development. Data which is utilized in this research are primary and secondary data. Analysis method used is Integrated Policy Analysis, in the form of Retrospective Policy Analysis. In brief, results of from this research are a) problems of interregional cooperation is responded as required matter and need to be conducted, but majority of regional samples still responded in term of discourse, b) main motivation which encourage cooperation is the desire to struggle for each region interest, including in term of regions potency development to create welfare of society, c) main form of interregional cooperation bear the character of multilateral in national scale, d) In general, cooperation covers activities of coordinating, policy advocacy, human resources, planology, natural resources and environment, development of infrastructure, tourism and communication, demography, social problem, commerce and industry, research and development, health, and joint investment promotion, e) the majority of source of initiative and facilitator in the forming of various cooperation forms are conducted by outside party, f) the majority of activities implemented in cooperation are coordination, policy advocacy, development of capacities, and regions promotion, g) some stimulating factors of cooperation are strengthening concept of regional development, fear of negative impact of regional autonomy, and also unequal fiscal capacities factor and domination of natural resources. On the other hand, there are some stimulating factor of interregional cooperation, such as minimum initiator and facilitator, bureaucracy resistance, and regional selfish attitude.

Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi,Kerjasama Antardaerah