Kontribusi iuran eksplorasi dan eksploitasi (Royalti) terhadap APBD Provinsi NTB tahun 2000-2004

IHSAN, Faris, Dr. Masykur Wiratmo, M.Sc

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) tambang tembaga, emas dan perak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan adanya bagi hasil sumber daya alam/royalti oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB yang berupa data produksi tambang yang telah dikapalkan, royalti yang disetor oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, royalti yang dikirim oleh Pemerintah Pusat berupa bagi hasil sumber daya alam kepada masing-masing Pemerintah Daerah, data APBD tahun 2000-2004, peraturan perundang-undangan dan referensi yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder ini kemudian diolah dengan pendekatan kuantitatif yang mempergunakan rumus matematis, statistik berupa kontribusi, proyeksi, pertumbuhan dan rumus yang dipakai oleh Undang-Undang. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pejabat dari institusi terkait yang dipergunakan untuk mempertajam analisa kualitatif. Hasil penelitian ini adalah royalti yang diterima pemerintah dari PT Newmont Nusa Tenggara mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,84% per tahun. Kontribusi royalti terhadap bagi hasil bukan pajak sumber daya alam rata-rata 96,40% per tahun. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 bahwa royalti yang harus diterima oleh pemerintah provinsi sebesar 16%, namun berdasarkan hasil penelitian ini royalti yang terealisir dan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB melebihi dari pada yang seharusnya diterima. Terdapat inidikasi bahwa kelebihan penerimaan royalti Pemerintah Provinsi sebagai penyebab Kabupaten/Kota memperoleh royalti yang lebih rendah dari pada yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu disarankan agar pada tahun-tahun berikutnya royalti yang diterima oleh Pemerintah Provinsi harus diadakan penyesuaian, agar perlaksanaan Undang-Undang tersebut di atas dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

The present research was aimed to analyze contribution of exploration and exploitation dues (royalty) of silver and gold, copper mine to Area Budget, Province of NTB and identifying the problems appeared as regard to the sharecropping of natural resources/royalty by Central Government to the respective Local Government. The research used secondary data which obtained from Indonesian Bank, Mineral Resources and Energy Department, Finance Department, Energy and Mining Department Province of NTB, Revenue Department Province of NTB, Finance Bureau of District Secretary Province of NTB on the data of mine production that has shipped, deposited royalty by PT Newmont Nusa Tenggara, the royalty sent by Central Government about natural resources profit sharing to District Government respectively, data of APBD in 2000-2004, the rule and regulation and the reference related to this research. This secondary data was processed further with quantitative approach using mathematics formulation, statistic in form of contribution, projection, growth and formulation used by the Laws. The primary data was obtained by direct interview with the official from related institution used for sharpening qualitative analysis. The result show that the royalty received by Government from PT Newmont Nusa Tenggara have increasing in the average growth about 14.84% each year. The royalty contribution toward non tax sharecropping of natural resources was average about 96.40% each year. Based on the Laws Number 25, 1999 jo Acts Number 33, 2004 the royalty that must accepted by the Province Government about 16%, but based on the result of research the royalty realized and reflected in the Area Budged, Province of NTB has exceeded that should be accepted. There is indication that the excess of royalty revenue by the Province Government as the cause the Regency/City obtains the lower royalty from that should obtained. Therefore, the writer suggest that in the following years the royalty received by the Province Government must be adjusted, so the implementation of the Laws above may be performed consistent and consequently.

Kata Kunci : Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang,Bagi Hasil Sumberdaya Alam, Royalty, Laws, Consistent and Consequence