Manajemen aset (Fixed Asset) pemerintah daerah :: Studi kasus di Kabupaten Sumbawa

KHAERUDDIN, Prof. Eduardus Tandelilin, Ph.D

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Sistem pengelolaan aset pemerintah daerah sejak dibelakukannya undangundang otonomi daerah mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajeman aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan serta transfaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah yang dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; identifikasi dan inventarisasi; legal audit aset; penilaian; pemanfaatan aset; serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem SIMA. Pemkab Sumbawa telah melakukan penilaian aset melalui kerja sama dengan BPKP Denpasar dan PT. Hutama Penilai Jakarta masing-masing pada tahun 2002 dan 2003. Terdapat perbedaan yang sangat besar jumlah aset yang dihasilkan kedua penilai yaitu masing-masing Rp1.412.093.306.066,- dan Rp669.756.158.000,-. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan metode penilaian yang digunakan yaitu dengan nilai historis atau nilai perolehan (BPKP) dan nilai pasar sebagai indikasi nilai (PT. Hutama Penilai). Kepmendagri nomor 12 Tahun 2003 menjelaskan bahwa penilaian aset daerah harus dilakukan oleh penilai independen dan dengan metode penilaian pendekatan nilai pasar. Terdapat beberapa hal yang harus segera dibenahi oleh Pemkab Sumbawa dalam manajemen asetnya; staf teknis yang masih kurang dari segi kualitas maupun kuantitas, struktur organisasi yang kecil, sistem pengawasan yang kurang, administrasi yang kurang lengkap, pemahaman pejabat terhadap metode manajemen aset masih kurang. Hal tersebut menyebabkan data aset yang masih belum lengkap, koordinasi dan pengawasan belum efektif. Namun upaya pengelolaan aset secara keseluruhan selalu terus diupayakan, karena harus memenuhi kewajiban penyusunan neraca daerah yang memuat nilai aktiva tetap (aset).

Local government asset management system has changes since the otonomous law been implemented. Local government asset management system directed to be more effective, efficient, transfarant and accountable. There are some step of local government asset management; identification and inventarisation, legal audit, asset valuation, asset uses, and directing and controlling with applied of Aset Management and Information Sistem (AMIS). Local government of Sumbawa has been valued their asset by BPKP of Denpasar in 2002 and PT. Hutama Penilai Jakarta as independent appraisal in 2003. Thare is great different value of Sumbawa government asset compare to the result of both the valuation, which Rp1,412,093,306,066.- by BPKP and Rp669,756,158,000.- by independent appraiser. The differennce of those asset value comes couse the methode of each appraiser used in their valuation, whice historical or booked value used as the methode by BPKP and market value as the indicate of value of asset used by independen appraiser. Local government of Sumbawa should take appropriate step to aplied asset management system to recover some of it’s weakness; insuficient of technical staff by mean of quantity and quality, orgaziation structure, less of controlling, and administration matter, and lag of officer knowlage about asset management. Asset management system as whole has put a serius intention by local government of Sumbawa, becouse their obligation to expose local government balance sheet annually as local governement accountability.

Kata Kunci : Manajemen Aset,Legal Audit Aset,Penilaian Aset,Nilai Historis dan Aktiva Tetap, Asset valuation, market value, historical value/booked value and fixed asset