Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Dompu tahun 2000-2004
LUTFIM, Syarif, Drs. Ahmad Jamli, MA
2006 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanTujuan penelitian ini untuk menganalisis kontribusi PAD, yaitu dengan menghitung kontribusi komponen PAD dan pertumbuhan, menghitung tingkat kemampuan keuangan rutin daerah, menghitung derajat desentralisasi fiskal, menghitung nilai efektivitas dan efesiensi pengumpulan PAD, dan menghitung elastisitas PAD terhadap PDRB dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2000-2004. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi penyusunan kebijakan yang mengarah pada peningkatan PAD sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data APBD yang terdiri dari data Penerimaan Daerah (yaitu SiLPA, PAD, BHP-BP, Sumbangan dan Bantuan, lainlain pendapatan), Pengeluaran Daerah (yaitu Pengeluaran Rutin Daerah di luar belanja pegawai, dan Biaya Rutin Dinas Pendapatan Daerah) dan PAD yang terdiri dari data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, lain-lain PAD yang sah. Data tersebut diperoleh dari Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu. Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil analisis selama periode pengamatan dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2004 adalah bahwa kontribusi komponen PAD terhadap total PAD berturut turut adalah Pajak Daerah 19,96%, Retribusi Daerah 27,67%, Laba BUMD 8,01%, dan Lain-lain PAD yang sah 46,32%., dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh retribusi daerah 157,61%, diikuti oleh Laba BUMD 146,48%, Lain-lain PAD yang sah 52,40%, dan pajak daerah 38,85%. Tingkat Kemampuan Rutin Daerah (KRD) sebesar 29,15%, Derajat desentralisasi Fiskal (DDF) sebagai ukuran kemampuan daerah mempunyai ukuran sebesar 15,85%. Kinerja administrasi pengumpulan PAD yang diukur berdasarkan nilai efektivitas dan efisiensi memiliki nilai efektivitas sebesar 98,46%, dan tingkat efisiensi sebesar 12,48%. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Dompu sangat rendah sehingga masih memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan otonominya.
This research mainly intends to analyze the role of Regional Original Income (PAD) such as to calculate the components of contribution and growth rate, to calculate the role of Regional Original Income, The Regional Routine Capacity Level (KRD), to calculate Fiscal Autonomy Level (DOF), to calculate effectiveness and efficiency level on the role of Regional Original Income collection, and to calculate elasticity rate of PAD growth in total in the frame work territory autoch of bringing it into a reliably material for arranging policy which directly points at the improvement of Regional Original Income as a realization of territory autonomy implementation. The data used in this research is the secondary data which is in the form of Regional Budget (APBD) statistical variable, comprising regional revenue (SiLPA, regional original income, tax/nontax sharing, contribution and financial support, development revenue) and regional expenditure (regional routine expenditure outside the official expense, routine expense of regional income service) and Regional Original Income comprising regional tax, regional retribution, Regional-owned corporation (BUMD) profit, officials revenue, and other revenues. The data is taken from financial section, and Dompu’s regional income service. The analysis method applied is descriptive statistical analysis. The analysis, during the observation period started in the fiscal year of 2000 until of 2004 results in the fact that the average contribution of Regional Income resources toward its total figure, orderly arranged in succession are 19.96% of regional tax, 27.67% of regional retribution, , 8.01% of Regionalowned Corporation, 46.32% of other revenues. and the highest growth rate on the average is peaked by regional retribution which lies with the point of 157,61% followed by 146,48% of the Regional-owned Corporation, 52,40% of other revenue, and 38,84% of regional tax. The Regional Routine Capacity Level (KRD) reaches the point of 28.15%. Fiscal Autonomy Level (DOF) as the measurement of regional capacity has a standard on the average of 15.85%. The administration performance of Regional Original Income collection which is measured according to effectiveness and efficiency level has figures of 98.46% of effectiveness level on the average and of 12.48% of efficiency level on the average. As a resume this research is The role of Regional Original Income in the frame work of territory autonomy implementation in The Regent of Dompu is very low. So that, it is need supporting from Central Government in financing administration implementation and regional development.
Kata Kunci : Otonomi Daerah,PAD, Regional Original Income, Fiscal Decentralization, Local Autonomy