Proses penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buru tahun anggaran 2001-2004

SALONG, Abdul Halim, Prof.Dr. Abdul Halim, Ph.D

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dan DPRD dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah di Kabupaten Buru; dan menganalisis proses penyusunan anggaran belanja daerah di Kabupaten Buru berdasarkan ketentuan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan unit kerja atau pihak yang terkait dengan proes penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yakni, Bagian Keuangan, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, dan DPRD Kabupaten Buru serta LSM dan tokoh masyarakat. Data sekunder meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2001-2004 serta peraturan-peraturan daerah dan keputusan Bupati yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak diakomodir sehingga tidak menjadi acuan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Proses penyusunan APBD di Kabupaten Buru tahun 2001-2002 masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional dan belum mencerminkan aspirasi masyarakat daerah, di mana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi dan mencerminkan aspirasi pemerintah atasan. Peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal. Proses penyusunan APBD 2003-2004 telah menggunakan pendekatan anggaran kinerja, belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002. Hal ini tercermin dari hasil kajian terhadap proses penyusunan APBD Kabupaten Buru belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Di samping itu penentuan alokasi dana untuk setiap kegiatan dalam APBD belum didasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimum (NPM).

This research has aimed to involve a community and Local People Representative Body (DPRD) involvement in Buru Regency and analyze Local Budget arrangement process in Buru Regency based on the persisting regulation. The data used in this research are primary and secondary data. Primary data were result of direct interview with work unit or related parties with Local Budgeting process that is Finance Division, Bappeda, Local Revenue Service, and Local People Representative Body (DPRD) of Buru Regency and LSM and community figure. Secondary data were Local Budget (APBD) for 2001-2004 and other local rules, and decree of the Regent related to Local Budget. The analysis instrument applied in this research were qualitative-descriptive analysis. The result shows that community aspiration was not accommodated so did not becomes arrangement reference for General Policy and Direction of Local Budget (APBD). APBD arrangement process of Buru regency in 2001-2002 was still used traditional budget approach and it was not reflect a district community aspiration, where general policy and direction of budget was more dominated and reflecting the superior government aspiration. The role of DPRD as district community representative was not optimal. Arrangement process of APBD in 2003-2004 has used performance budget approach, but not relied fully on stipulation regulated in Decree of Minister of Internal Affairs num. 29 of 2002. It was reflected from the result of study to Local Budget arrangement process of Buru regency that have not reflected a community aspiration. In addition, fund allocation for each activities of Local Budget was not relied on Budget Analysis Standard (BAS) and Minimum Services Standard.

Kata Kunci : Penyusunan Anggaran,Standar Analisa Belanja,APBD, Local Budget, Community Aspiration, Budget Analysis Standard (SAB)