Analisis peran APBD dan kebijakan upaya peningkatannya dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Propinsi Nusa Tenggara Barat

SIREGAR, Fatimah Ritawati, Prof.Dr. Abdul Halim, Ph.D

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini menganalisis tentang peran APBD dan kebijakan upaya peningkatannya dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran dan usaha – usaha peningkatan besarnya dana APBD bagi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004 dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah/instansi terkait dalam melakukan perencanaan/program/ kegiatan/proyek, apakah telah berdasarkan data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2004 alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan belum mencapai 5% sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor: 132 Tahun 2003. Alokasi APBD Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan baru mencapai 1,97%. Pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi/alat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara nasional telah diinstruksikan melalui Inpres Nomor: 9 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan Instruksi Gubernur NTB Nomor: 2 Tahun 2001 guna mendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Provinsi NTB. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, namun hasilnya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, angka buta huruf perempuan tinggi dan lainlain yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara perempuan dan lakilaki.

The present research has analyzed APBD role and policy on increasing its initiative about implementation of women empowerment in Province of West Nusa Tenggara. The purpose is to observe the role and initiatives on increasing the amount of APBD Fund for implementation of women empowerment from 2001 to 2004 and analyzing the district government policy/the concerned instance related on making plan/program/activity/project whether or not based on the separated data between men and women. Analysis in this research show that in the budget year 2001 to 2004 the APBD fund allocation on supporting the implementation of women empowerment has not reached 5% as mandated in Kepmendagri Number: 132, 2003. APBD allocation of Province of West Nusa Tenggara on supporting the implementation of women empowerment just reached 1.97%. Gender mainstreaming as strategy/means to reach gender equal and equity nationally has been instructed by Impres number 9, 2000 that follow up by province government of West Nusa Tenggara with instruction of Governor of West Nusa Tenggara number 2, 2001 to support the implementation of women empowerment in Province of West Nusa Tenggara. Many efforts have been performed by Province Government of West Nusa Tenggara on organizing gender mainstreaming, but the result were still not maximal. This can be observed from high mortality rate of infant and mother, high illiteracy rate of woman etc., which indicated the existance of gap between man and woman.

Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan,APBD