Analisis Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi tengah tahun 2005

HAYAT, Akmal, Prof.Dr. Abdul Halim, Ph.D

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk penjaringan aspirasi masyarakat dan peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di samping itu juga mengevaluasi besarnya alokasi anggaran belanja Provinsi Sulawesi Tengah untuk belanja pelayanan publik dan belanja aparatur daerah tahun 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil pengamatan pada saat mengikuti rapat-rapat anggaran dan hasil wawancara dengan unit kerja atau pihak yang terkait dengan proses penyusunan anggaran meliputi Bappeda, Bagian Keuangan dan Komisi C DPRD. Data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005 serta peraturan-peraturan daerah dan keputusan gubernur yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dan analisis proporsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 belum sepenuhnya mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, di mana proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya melibatkan peran masyarakat dan DPRD. Penentuan kegiatan dalam APBD belum berdasarkan arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD. Selain itu alokasi dana setiap kegiatan belum berdasarkan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengalokasian belanja untuk aparatur daerah adalah 56,1%, sedangkan belanja untuk pelayanan publik sebesar 43,9%. Kelompok belanja administrasi umum mendapat alokasi terbesar yaitu 37,501%,%, kelompok belanja operasi dan pemeliharaan mendapat alokasi sebesar 29,669%, Belanja bantuan keuangan mendapat alokasi sebesar 21,774%, kelompok belanja modal mendapat alokasi sebesar yaitu 9,898% dan belanja tidak tersangka sebesar 1,157% dari total belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2005.

This research is aimed to analisys the budgeting process in central sulawesi province, including efforts to accommodate public aspiration and the roles of Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /DPRD (Local Legislative Assembly). It is also to asses the total amount allocated of Central Sulawesi Province budget for public services and local apparatus expenditures year 2005. Data exploited in the research are secondary and primary. Primary data were observation results conducted during budget meetings, interviews with finance division, Bappeda and C Commission of DPRD. Secondary data are Local Income and Expenditure Budgets for 2005, and other local rules. Analysis instruments employed were qualitative-descriptive with reference to 2002 Kepmendagri (The Decree of Internal Minister) No. 29 and proportional analyses. The result of this research shows that the budgeting compilation process in Central Sulawesi Province not referenced to 2002 Kepmendagri (The Decree of Internal Minister) No. 29 yet because the process has not involved publics and the role of DPRD and to determined the program in APBD not based on The General Purpose and Policy, Strategy and Priority of APBD, Expenditures Analysis Standard and Minimum Services Standard. Expenditures allocated for local apparatus is 56.128%, while expenditures for public services is 43.872%. The group of general administrative expenditure receives greater proportion of 37.501% allocated, while greater proportion of 9.898% is allocated for capital/investment expenditure group, allocation of 29.669% is allocated for operational and maintenance expenditure group, Proportion of 21.774% is allocated for financial aid expenditure and expenditure overhead 1.157% of 2005 total expenditure of Central Sulawesi Province is provided for unexpected expenditure.

Kata Kunci : Belanja Aparatur Daerah,Belanja Pelayanan Publik,Anggaran Kinerja, performance budgeting, local apparatus expenditures, public services expenditure