Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar :: Perbandingan PP Nomor 107 tahun 2000 dengan PP Nomor 54 tahun 2005

ANDRIANTO, Prof.Dr. Abdul Halim, Ph.D

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pinjaman dapat dilihat dua syarat utama yang ditetapkan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 yaitu Batas Maksimum Pinjaman (BMP) dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2001-2005. Alat analisis yang digunakan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman dipergunakan perhitungan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, serta menghitung proyeksi untuk tahun 2006-2010 terhadap penerimaan umum dan belanja wajib dengan metode kuadrat terkecil (Least Square Method). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2001-2005 mampu untuk melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Proyeksi pinjaman yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun-tahun berikutnya lebih besar jika berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2005 dibandingkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, karena katersediaan dana neto yang lebih besar pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 dengan asumsi tingkat suku bunga 12% dan lama pinjaman 5 tahun.

This Research is aimed at calculating the local government finance capability of Tanah Datar Regency in order to acquire local loan as an alternative source of development financing in Tanah Datar Regency. The local government financial capability to conduct any loan can be evaluated from two conditions either based on the Government Regulation No.107/2000 or the Government Regulation No. 54/2005 as prerequisite by calculating Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Maximum Limit of Loan ( MLL). Data used in this research is secondary data. It is the Tanah Datar Local Government Budget realization (APBD) year 2001-2005. Analyzing tools used in the research are Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Maximum Limit of Loan (MLL) calculation based on Government Regulation Number 107/2000 and Number 54/2005, and Least Square Method to calculate the projection of 2006-2010 general revenue and expenditure. The result of this research concluded that Tanah Datar financial capability from 2001-2005 is categorized as economically be able to execute local government loan as an alternative source of development financing in Tanah Datar, based on the Governmental Decree No.107/2000 and the Government Regulation No. 54/2005 and the next continuing loan projection which can be conducted by Tanah Datar Local Government is bigger if it is based on the Government Regulation No 54/2005 compared to the Government Regulation No 107/2000, since available fund netto is bigger in the Government Regulation No 54/2005, with 12% interest rate assumption and 5 years loan term.

Kata Kunci : Batas Maksimum Pinjaman,Debt Service Coverage Ratio, Maximum Limit of Loan ( MLL), Debt Service Coverage Ratio (DSCR)