Kajian kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas peralihan hak melalui lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap pembagian hasil bersih lelang

DJOHANSJAH, Arvan Carlo, Dr. Lincolin Arsyad, M.Sc

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak penghasilan atas peralihan hak melalui lelang eksekusi PUPN. Hal ini menarik untuk diteliti, karena saat ini pemerintah bersama dengan DPR sedang melakukan amandemen/penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Perpajakan. Data yang diteliti berupa kebijakan pengenaan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Alat analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif yang menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, efektif dari sisi budgetair namun tidak efektif dari sisi fungsi mengatur. Selanjutnya kebijakan ini belum memenuhi kriteria kemungkinan ekonomis dan keuangan, kriteria kelayakan, kriteria tingkat respons, kriteria legalitas, serta kriteria keadilan. Sementara berdasarkan kriteria penerimaan dan kriteria dapat dilaksanakan secara administratif, kebijakan telah memenuhi kriteria dimaksud.

This research aims to analyze income tax policy in transfer of ownership through PUPN’S executorial auction. It’s interested in research, because Government with Indonesian Legislative Assembly will amendment the Proposed Tax Laws. The research data is tax income policy according to Law No. 17/2000. Analysis method used in this research is descriptive analysis that analyze this policy with policy evaluation criteria. The research was result that tax income policy acoording to Law No. 17/2000 is effective from budgetair side but not effective from regulate side. This policy was not approved by economic and financial possibility criteria, feasibility criteria, appropriateness criteria, legal criteria, and equity criteria. But according to acceptability criteria and administrative operability criteria, this policy approve the criteria

Kata Kunci : Pajak Penghasilan,Lelang,PUPN