Pengelolaan aset tanah dan bangunan pemerintah Kabupaten Alor, 2005

TULIMAU, Joni, Drs. A. Budi Purnomo BR., MA

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan aset tetap berupa tanah dan bangunan pada lima satuan kerja di Kabupaten Alor, dalam hal identifikasi, inventarisasi dan penilaian, pemanfaatan dan pengendaliannya. Sebagai bahan perbandingan atas penilaian yang telah dilakukan BPKP dalam pembuatan neraca daerah, dilakukan pula penilaian atas lima aset operasional menggunakan pedoman Kepmendagri No. 12/2003 dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2002. Penelitian menemukan adanya ketidaktertiban administrasi dan kesimpangsiuran data dalam inventarisasi, kelemahan personil pengelola aset dan banyak ditemuinya aset yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Hasil penilaian saat ini menyimpan ketidakjelasan asumsi dan pendekatan metode penilaian serta hasilnya yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Belum adanya sistem database dan sistem informasi manajemen barang daerah yang baik juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah yang mendukung upaya good governance dan dalam upaya pendayagunaan aset-aset non operasional menuju pembangunan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut penelitian penulis menyarankan antara lain perlu dibentuknya unit kerja otonom pengelola aset, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), perbaikan pola seleksi dan pembinaan pengurus aset, pentingnya melengkapi status legalitas dari kepemilikan/penguasaan atas aset, revaluasi secara bertahap atas aset oleh penilai independen dan pengembangan strategi optimalisasi aset yang jelas, terencana dan terukur.

This research aim to study the fixed asset management i.e. Land and Building at five selected institution in Regency Alor, in the case of identifying, taking inventory and valuation process, exploiting and its controlling. Upon which as comparison to the assessment that have been conducted by BPKP, five operational assets of district secretary was revaluated using the guidance of Kepmendagri No. 12 / 2003 and Standard of Valuation in Indonesia (SPI) 2002. Research found the existences of unorganized administration and many not obvious data source in inventory, unskilled personnel of asset treasurer and a lot of fixed assets with unclear legalities. The existing valuation result was not based on clear and explainable assumption. Also, method of valuation approach is still questionable. Thus, its result is not yet accountable. There is no existence of suitable database and management information system on asset, could become the constraint of asset management in supporting of good governance practices and optimalization of non operational asset utilization toward the sustainable development. Research suggest the necessities of the establishment of autonomous asset organizer institution, good management information system on asset (SIMBADA), improving selection and development of asset treasurer, it also important to equip the legality status of asset ownership/authority, to revaluate on asset by independent assessor in phases and to establish the clear, planned and measured of asset optimalization strategies

Kata Kunci : Manajemen Aset Tanah dan Bangunan,Kabupaten Alor,Local government Asset Management, Inventory, Public Asset Appraisal